Dihadapan Presiden Jokowi, Kapolri Ungkap Makna Dibalik Tema HUT Bhayangkara ke-76
Semarang - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. memastikan bahwa pihaknya siap untuk terus mengawal seluruh kebijakan dari Pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Ia juga berkomitmen untuk memegang teguh amanat dari Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) untuk dijadikan pedoman pelaksanaan tugas kedepannya.
Hal tersebut
disampaikan Kapolri saat menyampaikan sambutan dalam Upacara peringatan HUT
Bhayangkara ke-76 di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah, Selasa
(05/07/2022).
"Polri juga
akan mendukung dan mengawal seluruh kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan
transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045," katanya.
Dihadapan Presiden Jokowi,
Pejabat Negara dan tamu undangan lainnya, Kapolri pun mengungkap makna tersembunyi
dibalik penentuan tema HUT Bhayangkara ke-76 tahun ini. Adapun tema yang
diusung adalah 'Polri yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh'.
Semangat dari tema
itu, dikatakannya, yakni sebagai wujud dukungan dari Polri terhadap fokus
kebijakan Pemerintah dalam melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan
dukungan reformasi struktural untuk mewujudkan transformasi ekonomi.
"Sebagai upaya
pemulihan ekonomi tersebut maka pemerintah harus menjaga kondisi perekonomian,
dengan menerapkan strategi pemulihan ekonomi melalui kegiatan antara lain,
hilirisasi industri, penyiapan 18 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan lima Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional, melanjutkan pembangunan infrastruktur serta
program food estate yang tersebar di seluruh Indonesia untuk meningkatkan
pemerataan pertumbuhan ekonomi, menciptakan ketahanan pangan dan energi,"
ujar Kapolri.
Demi semakin
mengoptimalkan dukungan tersebut, dirinya memaparkan bahwa, Polri juga juga
telah membentuk Satgasus, mulai dari pencegahan korupsi, Satgas kawal
investasi, Satgas anti-mafia tanah. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk
memastikan pencegahan terjadinya potensi kebocoran pendapatan negara, serta
mendorong iklim kemudahan dan kepastian berinvestasi. Bahkan, terkait kebijakan
ketahanan pangan, polisi telah membentuk satgas pangan.
Selanjutnya, Jenderal
Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, Polri juga terus mengawal kebijakan
Pemerintah soal gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Yang dimana hal itu,
untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan meningkatkan perekonomian
masyarakat. Terkait hal ini, Korps Bhayangkara menempati di urutan ketiga soal
realisasi tertinggi Pemanfaatan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Lebih dalam, dirinya
juga menyatakan, saat ini, Polri terus melakukan optimalisasi pemanfaatan
teknologi Indonesia dalam rangka memberikan pelayanan terbaik serta prima
terhadap masyarakat Indonesia hingga titik terjauh. Penggunaan teknologi itu
untuk mengurangi proses interaksi yang berpotensi penyimpangan serta
meningkatkan PNBP melalui Polri.
Terkait pelayanan,
katanya, kini kepolisian juga fokus terhadap kelompok rentan seperti perempuan,
orang tua, anak, lansia, dan kelompok disabilitas. Bahkan, Pusdokkes Polri juga
telah dikembangkan untuk semakin mendukung peningkatan layanan kesehatan kepada
masyarakat dan anggota Polri.
Dari segala upaya
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Kapolri menuturkan bahwa,
berdasarkan survei Litbang Kompas pada akhir Juni menunjukkan bahwa 83,8 persen
masyarakat menilai pelayanan kepolisian kepada masyarakat sudah baik.
"Polri juga
berupaya mewujudkan satu data Polri untuk membangun sistem yang terintegrasi
melalui pemanfaatan Artificial Inteligence dan big data kepolisian untuk
mewujudkan pemolisian prediktif dan pelayanan kepolisian berbasis
teknologi," ucap eks Kabareskrim Polri itu.
Selanjutnya, dari
segi reformasi birokrasi, Kapolri mengungkapkan, Polri pada tahun ini masih
mampu mempertahankan capaian positif soal laporan keuangan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama sembilan kali berturut-turut.
Dalam hal
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Jenderal bintang empat ini
menegaskan, Polri saat ini terus mengedepankan upaya pencegahan sesuai dengan
pola pemolisian prediktif. Dalam hal ini, penegakan hukum dilakukan dengan
prinsip-prinsip keadilan restoratif utamanya terhadap hal-hal yang mencederai
rasa keadilan masyarakat kecil atau pencari keadilan lainnya.
Meski begitu, dirinya
menekankan, Polri tidak akan ragu ataupun segan melakukan tindakan tegas
terhadap seluruh tindak pidana kejahatan yang berpotensi memecah belah
persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia serta terhadap kejahatan yang
meresahkan dan merugikan masyarakat.
"Dengan tetap melakukan penegakan hukum yang tegas sebagai ultimum remedium dengan berpedoman pada keadilan dan kemanfaatan hukum serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)," tutup mantan Kapolda Banten tersebut.
Tidak ada komentar