Melalui Zoom Meeting, Kapolda Kalsel dan Pejabat Utama Ikuti Pembukaan Rakernis Gabungan Tahun 2022
Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) mengikuti pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan Tahun 2022 melalui zoom meeting bertempat di Rupatama Polda Kalsel, Banjarmasin, Selasa (22/3/2022) pukul 11.00 Wita.
Kegiatan ini dibuka
langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. didampingi
Wakapolri Komjen Pol Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si. dan Pejabat Utama (PJU)
Mabes Polri, serta diikuti Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Rikwanto, S.H.,
M.Hum., Pejabat Utama Polda Kalsel dan para Kapolres/Ta jajaran secara virtual.
Rakernis Gabungan
Tahun 2022 dilaksanakan oleh 5 Divisi dan 4 Pusat Polri yaitu Divisi Humas
Polri, Divisi Hukum Polri, Divisi Propam Polri, Divisi TIK Polri, Divisi
Hubinter Polri, serta Puslitbang Polri, Pusdokkes Polri, Puskeu Polri dan
Pusjarah Polri.
Adapun tema dalam Rakernis Gabungan Tahun 2022 ini adalah “Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural serta Mengamankan Presidensi G20 Guna Menyukseskan Pembangungan Nasional Menuju Indonesia Maju”.
Dalam sambutannya, Kapolri
Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menyampaikan bahwa jika Polri
dianalogikan sebagai tubuh manusia, masing-masing bagian berperan penting
sebagai eksistensi suatu individu. “5 Divisi merupakan unsur pengawas dan
pembantu pimpinan, 4 Pusat Polri merupakan unsur pendukung, masing-masing
Satker memiliki peran yang saling terkait dan berdampak satu dengan yang
lainnya,” ujar Kapolri.
Dia mengatakan
sesuai dengan arahan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo agar mengetahui kerja Makro
dan Mikro di lapangan. “Polri harus memiliki kepekaan atau since of crisis
terhadap perkembangan situasi kenaikan harga dampak dari pembangunan seperti
unjuk rasa dan konflik sosial, pahami kebijakan dan regulasi yang berlaku
sehingga dapat mensosialisasikan kepada masyarakat dan diperlukannya kemampuan
komunikasi dan problem solving sehingga permasalahan tidak menjadi besar dan
menghambat transformasi ekonomi Indonesia.
Sementara itu, Div Humas Polri menjadi corong Polri yang Presisi melalui Penguatan Komunikasi Publik. “Humas Polri harus berperan dalam menghilangkan sumbatan komunikasi antara Polri dengan masyarakat serta membangun sinergi dengan masyarakat. Kegiatan dan keberhasilan Kepolisian harus terus diamplifikasi melalui pesan atau makna yang harus sampai ke masyarakat,” lanjutnya.
Pada bagian akhir, mantan
Kabareskrim Polri ini menambahkan bahwa Polri adalah alat negara yang harus
setia kepada Negara, kepentingan Nasional dan setiap kebijakan yang telah
ditetapkan Presiden RI. “Setiap personel Polri harus melaksanakan, mengamankan,
dan mengawal berbagai kebijakan Pemerintah,” tutupnya.
Penulis : Achmad Wardana
Editor : Drs. Hamsan
Publish : Bripka Yudha Krisyanto
Tidak ada komentar