Prosedur

Resmi Dibubarkan, Kapolri Terbitkan Maklumat Larangan Kegiatan dan Atribut FPI


Menyikapi Surat Keputusan Bersama (SKB) yang yang ditandatangani enam Pejabat Tinggi Negara tentang Pembubaran Ormas Front Pembela Islam (FPI) pada Rabu (30/12/2020), Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si., mengeluarkan Maklumat dengan Nomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Dalam Maklumat yang diterbitkan pada Jumat (1/1/2021) tersebut, Kapolri turut menyebutkan sejumlah poin guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat.

Beberapa poin yang disampaikan Kapolri melalui Maklumat tersebut diantaranya :

  1. Masyarakat tidak terlibat baik secara langsung mapun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.
  2. Masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
  3. Mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI-Polri untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/baner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI, dan
  4. Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si. menyampaikan salah satu poin dalam Maklumat Kapolri yang berisi tentang Larangan bagi masyarakat untuk mengakses dan mengunggah serta menyebarluaskan kembali konten terkait FPI di media sosial ataupun website tersebut adalah konten-konten yang mengandung SARA, serta mengganggu Kamtibmas.

"Kalau mengandung itu tidak diperbolehkan apalagi mengakses atau mengunggah atau menyebarkan kembali yang ada UU ITE misalnya tidak diperbolehkan," kata Kadiv Humas Polri di Gedung Bareskrim Polri.

Selain itu, dalam Maklumat tersebut, Kapolri juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, ataupun diskresi kepolisian jika menemukan hal-hal yang bertentangan dengan isi Maklumat tersebut.

Sebelumnya telah diketahui bersama, SKB dengan Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan FPI telah ditandatangani oleh enam Pejabat Tinggi Negara diantaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate, S.E. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si., Jaksa Agung Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.H, dan Kepala Badan Nasional, dan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Dr. Drs. Boy Rafli Amar, M.H.


Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Tidak ada komentar