Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIII Tahun 2019

Program reformasi birokrasi menuntut penataan aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan serta harus sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Paradigma good governance menuntut kesamaan persepsi serta pemahaman yang komprehensif terhadap sinergitas peran pemerintah swasta dan masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu pengelolaan pemerintahan yang efektif ditentukan oleh kemampuan para pejabat struktural dalam mengelola program dan kebijakan. Selain itu, pemimpin juga harus bisa membaca perubahan dengan baik agar tidak tergilas oleh perubahan itu sendiri.

Demikian disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Sahbirin Noor pada acara Pembukaan Pelatihan Kepimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVI Daerah Provinsi Kalsel, di Aula BPSDMD Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Rabu (28/8/2019) pukul 09.30 Wita.

Acara ini turut dihadiri juga Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si, Deputi BPSDMD Provinsi Kalsel, Perwakilan Bupati dan Walikota se Provinsi Kalsel serta para Peserta Diklatpim II.

Gubernur berharap Diklatpim tingkat dua ini akan mendorong pemahaman para top manager untuk mampu melakukan kajian kritis dan komprehensif terhadap masalah pembangunan melalui metode dan teknik analisis yang tepat dan efektif sehingga dapat memberikan solusi sebagai pertimbangan pengambilan keputusan bagi kepala daerah. Ia menambahkan agar seluruh peserta Ddiklat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya demi peningkatan kapabilitas dan kompetensi khususnya dalam menjalankan tugas jabatan struktural eselon II.

Menurut Gubernur, para peserta Diklat adalah pejabat dan calon pejabat tingkat strategis yang di samping sebagai pemimpin adalah juga sebagai manajer. Sebagai manajer tingkat strategis para peserta harus mampu mengelola perubahan. Kemampuan mengelola perubahan, harus diikuti dengan kemampuan berinovasi, keberanian mengambil resiko dalam setiap keputusan, serta mampu memprediksi perubahan yang akan terjadi.

“Kita harus bisa merespon cepat perubahan itu. Kita juga harus tau apa itu perubahan, apa saja yang berubah, kemana berubahnya, bagaimana kok bisa terjadi perubahan, untuk apa itu perubahan dan bagaimana posisi kita dalam perubahan ini,”ungkapnya.

Ditambahkan  Gubernur, dinamika global bergerak cepat yang bercirikan 3S (speed, surprise, suddenshift). Nilai-nilai Global bersifat sangat kompleks yang bercirikan VUCA (volantility, uncertainty, complexity and ambiguity). Organisasi birokrasi harus responsif, karena hanya mereka yang responsif yang bisa survive.

“Seorang pemimpin harus responsif sekaligus mampu mengantisipasi dan mengelola perubahan tersebut. Pemimpin Bukan Manusia Biasa. Seorang pemimpin harus memiliki berbagai kelebihan daripada yang dipimpinnya. Mulai dari lebih pintar, lebih berani, lebih berwibawa, lebih kaya dan berbagai Kelebihan lainnya. Untuk itulah saudara-saudara dan seluruh PNS harus terus belajar dan belajar, “pungkas Gubernur menambahkan agar para peserta Diklat untuk mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dengan baik.

Penulis : Achmad Wardana
Editor   : Drs. Hamsan
Publish : Bripka Yudha Krisyanto