Divisi Humas Polri kembali melaksanakan Sosialisasi Pemantauan Siber dan Analisa Media. Kali ini kegiatan sosialisasi dilaksanakan di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) tepatnya di Aula Bhayangkari Mathilda Batlayeri Mapolda Kalsel, Rabu (21/8/2019).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dibuka langsung oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si dan diikuti oleh masing-masing personel perwakilan dari setiap Polres yang ada di jajaran Polda Kalsel. Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifai, SIK turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Sedangkan dari Divisi Humas Polri hadir Karo Multimedia Div Humas Polri Brigjen Pol Drs. Budi Setiawan, M.M., beserta tim.

Dalam sambutannya, Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si mengucapkan terimakasih Kepada Tim Div Humas Polri beserta rombongan yang berkenan hadir dalam rangka memberikan sosialisasi kepada personel Polda Kalsel dan jajaran.

"Kita memasuki era teknologi dan digitalisasi yang mana akan sangat berpengaruh pula pada tugas Kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terlebih pengemban fungsi Humas Kepolisian sebagai media Informasi masyarakat terhadap kinerja Polri," ujar Kapolda Kalsel.

Selain itu Kapolda juga menyampaikan bahwa fungsi Humas menjadi Garda Terdepan Kepolisian dalam rangka pembentukan Opini Publik serta menetralisir sentimen negatif terhadap kinerja Kepolisian.

"Sosialisasi ini merupakan kegiatan yang bermanfaat, ikutilah dengan seksama serta pelajari dengan kesungguhan sehingga bermanfaat saat melaksanakan tugas Kepolisian di lapangan, dan dapat meningkatkan kemampuan masing-masing personel khususnya dalam pemantauan dunia siber," jelas Jenderal bintang dua tersebut.

Sementara itu Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H., dalam amanatnya yang dibacakan Karo Multimedia Div Humas Polri Brigjen Pol Drs. Budi Setiawan, M.M., mengatakan, dalam perkembangan jaman di era revolusi industri, Kapolri dalam Commander Wish nya menambahkan poin manajemen media, dan secara khusus telah menambah struktur organisasi baru dalam Divisi Humas Polri yaitu dengan membentuk Biro Multimedia.

Tugas Biro Multimedia secara khusus adalah mengelola media sosial untuk membentuk persepsi publik yang positif dengan menekan berita negatif dengan mengangkat keberhasilan Polri, merespon cepat dan segera menetralisir sentimen negatif serta mengelola trending topic.

Sistem kerja yang demikian telah terbukti mampu mendukung Polri dalam menghadapai beberapa isu besar dalam 2 tahun terakhir ini, diantaranya adalah pada waktu kasus penyanderaan oleh napi teroris di Mako Brimob, migtigasi isu negatif pada kejadian Bom Surabaya, kejadian Gempa di Palu, kecelakaan Pesawat Lion Air JT610, Pilkada Serentak 2018, hingga yang terakhir isu Pilpres dan Pileg 2019, sehingga Divisi Humas layak menyandang status sebagai fungsi utama Polri karena memegang peran penting dalam membentuk opini yang positif tentang tugas-tugas kepolisian secara preemtif, preventif dan represif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tujuan dari kegiatan ini, terang Karo Multimedia Div Humas Polri Brigjen Pol Drs. Budi Setiawan, M.M., yakni Meningkatkan kemampuan anggota Humas dalam melakukan pengawasan media sosial dengan melaksanakan pemantauan Siber, analisa terhadap akun penyebar isu negatif yang mendiskreditkan Pemerintahan dan Polri serta menganalisa isu yang sedang berkembang dan membuat prediksi atau rekomendasi yang akan dilaporkan dan menjadi bahan pertimbangan pimpinan untuk mengambil tindak lanjut.

Brigjen Pol Drs. Budi Setiawan, M.M., juga menghimbau jajaran Polda Kalsel untuk terus meningkatkan kemampuan menghimpun dan mengolah serta mendistribusikan informasi secara merata, menyeluruh, cepat, tepat dan akurat.

“Gunakan waktu yang singkat ini sebaik-baiknya, dan cermati serta pahami apa yang disampaikan oleh Tim Sosialisasi untuk menambah wawasan dalam meningkatkan kemampuan sebagai Tim Multimedia,” tukasnya.

Hadir dalam agenda ini, Irwasda Polda Kalsel Kombes Pol Drs. Djoko Poerbohadijojo, M.Si., Pejabat Utama (PJU) Polda Kalsel dan personel jajaran Polda Kalsel yang ditunjuk dalam sosialisasi ini.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) mengambil langkah cepat guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Kali ini melalui Maklumat yang diterbitkan 29 Juli 2019 tentang Larangan Membakar Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Di mana, pada poin pertama disampaikan setiap warga dan para pelaku usaha di bidang kehutanan, perkebunan dan pertanian dilarang melakukan pembukaan lahan atau land clearing dengan cara melakukan pembakaran.

Kemudian, poin kedua apabila masyarakat mengetahui, melihat dan menemukan titik api di lokasi lahan milik pribadi atau orang lain maupun milik pelaku usaha agar segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, TNI, Pemerintah setempat serta instansi terkait. Agar segera dilakukan penanganan atau pemadaman.

Pada poin ketiga ditegaskan, jika ditemukan pelaku pembakaran hutan atau lahan akan dikenakan Pasal berlapis. Sesuai dengan pasal 187 KUHP yang berbunyi apabila dengan sengaja menimbulkan kebakaran maka akan diancam pidana penjara selama 12 tahun.

Selanjutnya, Pasal 78 ayat 3 Undang–Undang RI Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan, barang siapa dengan sengaja membakar hutan akan diancam pidana penjara 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah.

Serta Pasal 78 ayat 4 Undang–Undang RI Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan, barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kebakaran hutan maka akan di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp 1,5 miliar rupiah.

Kemudian, Pasal 108 Undang–Undang RI Nomor 32 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar dapat dipidana dengan kurungan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10  tahun dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah.

Terakhir Pasal 56 ayat 1 Undang–Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengelola lahan dengan cara membakar akan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

“Siapapun akan saya tindak tegas, tidak pandang bulu baik itu personal maupun perusahaan akan saya tindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si.

Menurutnya, selain mengeluarkan Maklumat sebagai langkah pencegahan. Pihaknya juga mengerahkan tim melalui Bhabinkamtimas untuk bersosialisasi dan memberi imbauan kepada masyarakat.

“Upaya – upaya preventif terus kita lakukan, selain tim dari Polri, kita juga melibatkan rekan–rekan dari TNI dan instansi Pemerintah untuk terus memberikan imbauan kepada masyarakat maupun perusahaan agar pada saat membuka lahan tidak dengan melakukan pembakaran,” tegas Jenderal bintang dua tersebut.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus menggali ilmu, potensi, dan cara penanggulangan terorisme sesuai dengan perkembangan jaman. Salah satunya dengan saling berbagi ilmu dan pengetahuan.

Hal itulah yang mendasari Irjen Pol Drs. Budiono Sandi, S.H., M.H. selaku Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT melakukan kunjungan silaturahmi ke wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (20/8/2019) pukul 15.00 Wita.

Kunjungan tersebut disambut langsung Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Drs. Aneka Pristafuddin didampingi Irwasda Polda Kalsel Kombes Pol Drs. Djoko Poerbohadijojo, M.Si di ruang kerja Wakapolda Kalsel.

Dikatakan bahwa kunjungan Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT adalah untuk sharing lebih lanjut dalam lingkup penanggulangan dan pencegahan terorisme.

Lebih lanjut dikatakan bahwa selama ini kinerja BNPT dalam upaya untuk penanggulangan terorisme sangat baik. Sebagaimana diketahui bahwa BNPT dengan anggota polisi, penegak hukum yang profesional, organisasi dan badan yang baik memiliki kinerja yang baik dalam upaya penanggulangan terorisme.

Aplikasi buatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diberi nama “Bekantan” singkatan dari “Berantas kebakaran hutan dan lahan” mendapat perhatian oleh kalangan luas.

Setelah sebelumnya aplikasi ini di monitor oleh Tim Mabes Polri, kali ini Selasa (20/8/2019) pukul 12.20 Wita, Tim Deputi Pembangunan SDM dan Kebudayaan Sekertaris Kabinet RI juga melakukan Pengecekan Posko dan Aplikasi Bekantan Polda Kalsel tersebut.

Pengecekan yang berlangsung di Posko Bekantan Dit Reskrimsus Polda Kalsel ini terkait Antisipasi Karhutla Tahun 2019 di Provinsi Kalsel dan dihadiri Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Drs. Aneka Pristafuddin di damping Irwasda, Karo Ops, Dir Reskrimsus dan Kabid Propam Polda Kalsel.

Sementara Tim Deputi Pembangunan SDM dan Kebudayaan Sekertaris Kabinet RI meliputi Endang Tri Septa Kurniawati, SH, MCL (Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak), Drs. Suryadi Marhatma Putra, M.Si (Kabid Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana), Dewi Wulansari, S.A.P (Analis Kesejahteraan), dan Alfredo Gustiar, S.Sos (Analis Kesejahteraan Rakyat).

Bekantan Ditreskrimsus Polda Kalsel ini memiliki beragam fitur yang bisa dimanfaatkan pengguna. Selain memberikan laporan adanya Karhutla, masyarakat juga dapat melihat Hotspot atau titik panas secara realtime karena Polda Kalsel bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Kemudian ada peta area sebagai petunjuk penggunanya menuju beragam lokasi penting seperti Kantor Polisi, Posko Pemadam Kebakaran dan sebagainya. Ada juga nomor telepon penting seperti Rumah Sakit, Damkar dan Basarnas hingga seluruh Kantor Polisi dari Polres hingga Polsek tersedia.

Prinsipnya melalui Aplikasi Bekantan, Polisi akan selalu aktif dan siaga melakukan pencegahan Karhutla. Karena personil akan mendapatkan notifikasi jika ada laporan di wilayahnya terjadi Karhutla.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Tim Deputi Pembangunan SDM dan Kebudayaan Sekertaris Kabinet Republik Indonesia yang beranggotakan Endang Tri Septa Kurniawati, SH, MCL (Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak), Drs. Suryadi Marhatma Putra, M.Si (Kabid Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana), Dewi Wulansari, S.A.P (Analis Kesejahteraan), dan Alfredo Gustiar, S.Sos (Analis Kesejahteraan Rakyat) melakukan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (20/8/2019) pukul 11.00 Wita.

Pada kunjungan ini, Tim Sekertaris Kabinet Ri didampingi Irwasda Polda Kalsel Kombes Pol Drs. Djoko Poerbohadijojo, M.Si melakukan pengecekan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) oleh Polda Kalsel.

Pengecekan dalam rangka Antisipasi Karhutla Tahun 2019 ini berlangsung di Posko Karhutla Jalan A. Yani Km. 21 dan dihadiri Karo Ops, Dir Samapta, Kabid Propam Polda Kalsel, Kasi Ops Korem 101/Antasari, Kasi Ren Korem 101/Antasari, Kapolres Batola, Wakapolres Banjarbaru, Wakapolres HSS, Kabagops Polresta Banjarmasin, Polres Banjar dan Polres Tala, serta Staf Sie Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalsel.

Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Kalsel merupakan salah satu dari enam Provinsi siaga darurat Karhutla. Ke enam Provinsi tersebut yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2019 dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, Tim Deputi Pembangunan SDM dan Kebudayaan Sekertaris Kabinet Republik Indonesia melaksanakan pengecekan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Pengecekan oleh Tim Sekertaris Kabinet RI kali ini berlangsung di Provinsi Kalimantan Selatan. Tiba di Concordia Bandara Syamsudinnoor Banjarbaru, Selasa (20/8/2019) pukul 10.30 Wita, rombongan disambut oleh Irwasda Polda Kalsel Kombes Pol Drs. Djoko Poerbohadijojo, M.Si, didampingi Karo Ops, Kabid Propam Polda Kalsel dan Kapolres Banjarbaru.

Kedatangan Tim Sekertaris Kabinet RI ke Kalimantan Selatan ini terkait Antisipasi Karhutla Tahun 2019 yang dilakukan oleh TNI, Polri, Pemerintah Daerah, BPBD dan instansi terkait lainnya.

Langkah sinergi pencegahan Karhutla terus diupayakan dalam mengantisipasi potensi kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia khususnya di Provinsi Kalsel. Ini dilakukan agar kejadian Karhutla di Indonesia terus ditekan. Sehingga bencana dan kerusakan lingkungan yang kerap timbul akibat Karhutla dapat dikendalikan. Hutan lestari, lingkungan terjaga untuk masa depan Indonesia.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba (Dit Resnarkoba) Selasa (13/8/2019) pukul 22.00 Wita berhasil menangkap tangan seorang laki laki pengedar Narkotika golongan I jenis XTC dan Sabu berinisial NI alias IE (44 tahun) warga Jalan Cempaka Raya Komplek Wildan Asri Wildan Sari III Rt.42 Rw.03 No.88A Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

NI ditangkap di parkiran belakang Toko Bangunan Gemilang Jalan Sutoyo S Kecamatan Banjarmasin Tengah ketika sedang mengedarkan 10 butir XTC warna merah bentuk Panda. Kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah tersangka.

Di TKP kedua ini, petugas menemukan 2 buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 67 butir XTC warna merah muda bentuk Beruang dengan berat 20,50 gram, 5 butir XTC warna biru bentuk Tulip dengan berat 1,54 gram, 10 butir kapsul warna merah putih dengan berat 4,30 gram, 1 paket serbuk warna merah dengan berat 0,67 gram (bersih 0,47 gram), 10 paket Sabu dengan berat 86,06 gram (83,84 gram), dan 1 buah timbangan digital.

Kemudian tersangka beserta barang bukti (Barbuk) yang disita oleh petugas dibawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

Kini tersangka NI dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) Sub Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tersangka berinisial YN alias NT warga Jalan Tatah Kalaka Indah Perumahan Kalaka Permai I Desa Tatah Belayung Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tidak berkutik saat petugas kepolisian Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) meringkusnya saat telah melakukan transaksi Narkotika golongan I jenis XTC, Selasa (13/8/2019) pukul 21.30 wita.

Selain mengamankan tersangka, petugas dari Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba (Dit Resnarkoba) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) juga mengamankan barang bukti berupa 10 butir XTC bentuk Panda warna merah muda dengan berat bersih 3,02 gram dan 1 buah HP merk OPPO warna hitam lengkap dengan Simcard.

Direktur Resnarkoba Polda Kalsel Kombes Pol Wisnu Widarto, SIK, melalui AKBP Kumoro, SIK menerangkan bahwa pelaku yang juga memiliki alamat lainnya yang terletak di Jalan Komplek Buana  Permai RT.010 Rw.001 No.22 Blok C Keluarahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ini ditangkap di depan halaman Alfamart Jalan A.Yani Km.8,100 Kelurahan Kertak Hanyar Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, kemudian pelaku beserta barang bukti (BB) yang disita dibawa oleh petugas ke Kantor Dit Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya pelaku dikenakan Pasal 114 ayat (1) sub Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subdit Kamsel Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mengintesifkan kegiatan Police Goes To School atau polisi pergi ke sekolah, dengan menyambangi SMPN 2 Banjarmasin, Senin (19/8/2019) pagi.

Kegiatan sosialisasi kali ini, mengenai larangan penggunaan kendaraan R2 / R4 bagi siswa SMP (No Driving Under 17 th). Tampak ratusan siswa siswi antusias mengikuti dan mendengarkan arahan sosialisasi mengenai aturan lalu lintas.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) Kombes Pol Muji Ediyanto, SIK diwakili Kasubdit Kamsel AKBP Dra. Nina Rahmi, MM., mengatakan kegiatan Ditlantas menyambangi para pelajar itu bertujuan, untuk memberikan pemahaman siapa saja yang diperbolehkan menggunakan kendaraan di jalanan umum.

“Pada intinya, pelajar yang masih dibawah umur, dilarang untuk mengendarai kendaraan sendiri. Baik saat berangkat atau pun pulang dari sekolah,” kata Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Kalsel AKBP Dra. Nina Rahmi, MM.

Terkait hal itu, guna menekan angka laka dan kepastian hukum serta terciptanya Kamseltibcar Lantas di wilayah hukum Polda Kalsel, pihaknya menyampaikan bunyi Pasal 288 dan Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan mengimbau agar para orang tua melarang anaknya yang masih sekolah dan dibawah umur mengendarai kendaraan sendiri.

“Kita terus berupaya memberikan kesadaran dan pemhaman melalui upaya pendekatan yang ramah kepada para siswa sekolah yang kita sambangi. Sehingga mereka dapat turut serta mematuhi tata tertib berlalu lintas,” ungkap AKBP Dra. Nina Rahmi, MM.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Personel Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) dan jajaran mengikuti pemeriksaan kesehatan berkala.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bhayangkari Mathilda Batlayeri Mapolda Kalsel, yang dimulai sejak tanggal 19 – 20 Agustus 2019. Dengan pelaksana Bid Dokkes Polda Kalsel dan Rumkit Bhayangkara.

Kabid Dokkes Polda Kalsel Kombes Pol dr. Erwinn Zainul Hakim, MARS, M.H.Kes., menjelaskan bahwa kesehatan personel adalah sumber daya organisasi, yang sangat penting untuk memaksimalkan tugas.

"Untuk itu pemeriksaan kesehatan ini perlu dilakukan agar mengetahui kondisi kelainan secara dini. Selanjutnya mengambil tindakan untuk meminimalisir resiko," tuturnya.

Pemeriksaan Kesehatan berkala seperti pemeriksaan darah, urine, rontgen, EKG / treadmil, pemeriksaan gigi, fisik dan kesehatan jiwa.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Bhakti Sosial pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat warga Jalan Alalak Tengah Rt.12 dan Rt.13 Rw.2 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara, Senin (19/8/2019) pukul 09.35 wita.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial korban kebakaran yaitu pengobatan umum meliputi periksa tekanan darah, konsultasi kesehatan, pemeriksaan bidan, khitan dan periksa kesehatan gigi.

Pelayanan kesehatan dan pemeriksaan dokter umum bagi Lansia dan anak-anak serta warga masyarakat sekitarnya. Selain itu Bid Dokkes pada kesempatan ini juga memberikan motivasi dan support kepada warga pasca kebakaran.

Giat ini dipimpin Kabid Dokkes Polda Kalsel Kombes Pol dr. Erwinn Zainul Hakim, MARS, M.H.Kes., didampingi AKBP dr Bambang P, Sp.S. beserta tim yang terdiri dari Kompol Samsir R, S.Sos., MM., dr. Rio, dr. Aulia, Iptu Supriadi Noor, SAP., MM. Brigadir Irawan, dan tim kesehatan.

Kabid Dokkes menuturkan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, dimana polisi juga mempunyai rasa peduli kepada masyarakat khususnya kaum menengah kebawah terhadap masalah kesehatan.

“Masyarakat selama ini melihat polisi hanya dari sisi penegakan hukum jadi terkesan polisi sebagai penghukum, polisi juga bisa humanis dengan memberikan pelayanan kesehatan seperti Bid Dokkes Polda Kalsel, bukan hanya untuk personel Polri tapi juga kesehatan untuk masyarakat,” ucap Kabid Dokkes.

Disela sela kegiatan pengobatan Tim Dokkes Polda Kalsel memberikan sembako kepada warga korban kebakaran yang diserahkan oleh Kompol Samsir R, S.Sos., MM., mewakili Polda Kalsel dan diterima oleh Bapak Syaifudin dan Bapak Yusran di dampingi oleh Lurah Alalak Tengah.

Selain sembako, para warga juga menerima pakaian layak pakai dari Tim Biddokkes dan RS Bhayangkara yang diterima oleh Ibu Hj. Abu Bakar.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Pawai Motor Bersama dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-74 tahun 2019 dilaksanakan didepan Mako Korem 101/Antasari, Kota Banjarmasin, Sabtu (17/8/2019) pukul 15.00 Wita.

Acara tersebut turut dimeriahkan oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si didampingi Karo Ops, Dansat Brimob, Wadir Lantas Polda Kalsel dan Wakapolresta Banjarmasin dengan dihadiri Gubernur Kalsel, Wakil Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Sekda Provinsi Kalsel, Danrem 101/Antasari, Kajati Kalsel, Forkopimda Kalsel beserta ribuan bikers yang terdiri dari pasukan anggota TNI, Polri, Pemerintahan Daerah, dan masyarakat.

Pawai Motor itu memulai start dari depan Mako Korem 101/Antasari dan finish di Kiram Park, Karang Intan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Bendera start Pawai Motor Bersama dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI yang ke-74 ini dikibarkan oleh Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor.

Didampingi mobil Ambulans dan mobil pengamanan, para rombongan pawai berkendara menempuh jarak sekitar 50 Kilometer menuju finish.

“Kita harus terus bergerak untuk membangun Banua yang tercinta ini,” ucap Paman Birin sapaan akrab Gubernur Kalsel.

Ia juga menambahkan dalam memperingati Kemerdekaan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus kita sambut dengan suasana gembira.

Sementara itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si menuturkan, kegiatan yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalsel, Korem 101/Antasari, dan Polda Kalsel tak lain untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-74.

“Kami berharap bendera merah putih berkibar mulai dari Banjarmasin sampai di Kiram yang artinya Kalimantan Selatan sangat konsen terhadap negara Republik Indonesia dan ingin memajukan Kalimantan Selatan,” ucap Kapolda.

Selain itu juga, Ia menuturkan dengan adanya ketiga unsur yakni TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi menjadi bukti sinergi untuk memeriahkan HUT RI ke-74.

Tepuk tangan hadirin memberikan aplaus kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) usai melaksanakan tugasnya menurunkan bendera, pada Upacara Penurunan Bendera, di Halaman Sekda Prov Kalsel Banjarbaru, Sabtu (17/8/2019) pukul 17.00 Wita.

Paskibraka penurunan bendera sukses melaksanakan tugasnya dengan baik, sama seperti halnya rekan-rekan mereka yang sudah bertugas duluan melaksanakan pengibaran bendera.

Upacara penurunan bendera tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Kalsel H. Rudy Resnawan yang bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dan penerima Bendera Sang Merah Putih dari perwakilan Paskibraka.

Hadir juga saat itu seluruh Forkopimda Kalsel didampingi oleh pasangannya. Sementara itu untuk Polda Kalsel dihadiri oleh Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Drs. Aneka Pristafuddin, para Pejabat Utama (PJU) Polda Kalsel dan Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel Ny. Triana Aneka Pristafuddin beserta Pengurus Bhayangkari Daerah Kalsel.

Dengan diturunkannya bendera merah putih tersebut sebagai tanda penutup peringatan hari ulang tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 tahun 2019.

Usai upacara, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Drs. Aneka Pristafuddin, para Pejabat Utama (PJU) Polda Kalsel dan Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel Ny. Triana Aneka Pristafuddin beserta Pengurus Bhayangkari Daerah Kalsel melaksanakan foto bersama.

Penulis : Achmad Wardana

Editor   : Drs. Hamsan

Publish : Bripka Yudha Krisyanto

Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) Ny. Rinny Yazid Fanani, menghadiri Upacara detik-detik Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, yang dilaksanakan di Halaman Kantor Sekda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Sabtu (17/8/2019) pukul 10.00 Wita.

Dalam pelaksanaan upacara tersebut, Gubernur Kalsel H.Sahbirin Noor bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dengan dihadiri Irwasda Polda Kalsel, Pejabat Utama (PJU) Polda Kalsel, Pengurus Bhayangkari Daerah Kalsel, Wakil Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Sekda Provinsi Kalsel, Kajati Kalsel, Danrem 101/Antasari, Danlanud Syamsuddin Noor, Forkopimda Kalsel serta tamu undangan lainnya.

Menurut Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si dari tema yang diangkat "SDM UNGGUL INDONESIA MAJU" untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Sehingga Sudah sepantasnya kita harus menghormati para Pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa ini.

"Diharapkan dapat meneladani sikap, semangat, dan pengorbanan, yang telah dilaksanakan oleh para Pahlawan yang telah berjuang untuk merebut Kemerdekaan ini," kata Jenderal bintang dua tersebut usai upacara digelar.

Lebih lanjut dikatakan dengan semangat Proklamasi hendaknya diiringi dengan kerja keras, demi prestasi bangsa.

“Kita inginkan masa depan Indonesia dan rakyatnya tercapai cita-cita nya yakni kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia,” kata Kapolda Kalsel.

Saat ini, masyarakat sudah bisa merasakan hasil Kemerdekaan. Berupa pembangunan yang lebih baik di berbagai bidang.

“Kita menikmati proses pembangunan. Mulai infrastruktur, peningkatan SDM, pendidikan dan kesehatan yang lebih baik,” tutur Kapolda.

“Kita ini orang yang beruntung. Lahir setelah Kemerdekaan. Jadi, sudah menjadi tugas kita untuk mengisi Kemerdekaan ini khususnya para generasi penerus bangsa wajib mengisi Kemerdekaan dengan berbagai hal positif,” ucap Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si.

Usai mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si bersama segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkenan mendampingi Gubernur Kalsel H.Sahbirin Noor dalam rangkaian acara Pemberian Remisi Umum Tahun 2019 bagi Narapidana dan Anak penghuni Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kota Banjarbaru.

Nampak hadir dalam kesempatan tersebut Dir Reskrimum, Dir Resnarkoba Polda Kalsel, Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel Ny. Rinny Yazid Fanani, Wakil Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Sekda Provinsi Kalsel, Kajati Kalsel, dan Danrem 101/Antasari.

Gubernur Kalsel H.Sahbirin Noor membacakan sambutan dari Menteri Hukum dan HAM RI yang intinya menyampaikan bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana sesuai Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Perubahan Pertama PP Nomor 28 Tahun 2006.

Remisi Umum dalam rangka Kemerdekaan Republik Indonesia diberikan kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif di antaranya telah menjalani pidana minimal enam bulan, tidak terdaftar pada register F (buku catatan pelanggaran disiplin narapidana), serta aktif mengikuti program pembinaan di Lapas, Rutan, Cabang Rutan, atau LPKA.

Setelah pembacaan amanat dilanjutkan dengan pemberian cendramata dari Gubernur Kalsel H.Sahbirin Noor kepada narapidana.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si mengatakan Remisi tersebut di berikan oleh pihak yang berwenang dengan pertimbangan pertimbangan yang matang.

"Saya berharap para narapidana setelah keluar nanti dapat bersosialisasi dengan baik dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum,” ungkap Jenderal bintang dua tersebut.