Penyaluran Bansos, Kapolres dan Wabup HSU Vicon dengan Kapolri dan Mensos RI
Posted by Bid Humas Polda Kalsel at 12 Januari 2019
0 Comments
Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Drs. H. Abdul Wahid
HK, M.M., M.Si diwakili Wakil Bupati H. Husairi Abdi, Lc menghadiri Video
Conference (Vicon) bersama Kapolri dengan agenda Penandatanganan Nota
Kesepahaman Bersama antara Polri dan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos
RI) tentang Bantuan Pengamanan Dan Penegakan Hukum Pada Pelaksanaan Penyaluran
Bantuan Sosial. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rupatama Polres HSU,
Jum'at (11/1/2019).
Turut menyaksikan vicon tersebut, Kapolres
HSU AKBP Ahmad Arif Sopiyan, S.I.K., Kepala Dinas Sosial HSU H. Rizali
Eswansyah, S.Sos beserta seluruh jajaran terkait.
Dalam Vicon tersebut Menteri Sosial RI Agus
Gumiwang Kartasasmita mengatakan anggaran bantuan sosial kembali ditingkatkan,
total anggaran bantuan bantuan sosial tahun 2019 sebesar 54,3T. Tentunya ini
disambut baik sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat tidak mampu
di Indonesia. Tentunya dalam mengemban
amanah dan tugas penyampaian bantuan sosial ini membutuhkan kerjasama dari
polri dalam meningkatkan keamanan dalam penyaluran bantuan.
Sementara itu Kapolri Jenderal Polisi Prof.
H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D mengaku siap membantu baik fisik maupun
nonfisik dalam penyaluran bantuan ini kepada masyarakat. Dimulai dengan
pembentukan satgas pengamanan bansos yang siap memberikan pengawalan pada saat
penyaluran bantuan dan membantu pencegahan permasalahan hukum.
Menindaklanjuti Vicon tersebut Wakil Bupati
HSU H. Husairi Abdi, Lc menangkap dari apa yang disampaikan baik dari Kapolri
ataupun Menteri Sosial RI, hal ini tentunya membutuhkan kerjasama dan
komunikasi yang baik dari kedua pihak. Sebab berkenaan dengan bantuan sosial
ini sangat rawan terjadi kesenjangan sosial, terutama pada saat pembagian
bantuan, ini perlu diantisipasi agar bantuan bisa tepat sasaran dan merata.
Kapolres HSU AKBP Ahmad Arif Sopiyan, S.I.K mengaku
siap menurunkan personel untuk penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Hulu
Sungai Utara. Polres HSU siap mengawal mulai dari pendataan sampai penyaluran
bantuan sosial ini.
"Nanti kami juga akan membangun Satgas
Bansos di Polres HSU seperti yang dilaksanakan di Mabes Polri,” ucap Kapolres.
Adapun Kepala Dinas Sosial HSU H. Rizali
Eswansyah, S.Sos mengaku telah mempersiapkan segalanya dengan baik. Semua
bantuan baik dari pusat maupun daerah akan diserahkan pada masyarakat yang
terdata di Basis Data Terpadu (BDT).
"Setiap penerima harus terdaftar di BDT,
selain BDT dana tidak boleh disalurkan, kami terus memantau angka BDT di HSU
dengan menurunkan petugas baik itu dari PKH, TKSK di setiap kecamatan di HSU
yang mana mereka sendiri ditunjuk langsung
Kemensos melalui SK Menteri Sosial".
Rizali menambahkan, mulai 2019 ini juga,
Untuk penerima bantuan rastra namanya nanti diganti dengan Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT) dan utk penyaluran bantuan menggunakan kartu KKS yang wujudnya
seperti ATM dan fungsinya E-Walet (Dompet Elektronik) yang hanya bisa digunakan
untuk membeli 2 jenis bahan berupa beras dan telor dan tidak bisa diuangkan dan
hanya bisa digunakan pada warung yang telah ditunjuk oleh Himbara.
"Saat ini kami sedang mengkoordinasikan
dengan rekan PKH, TKSK dan Bank Mandiri untuk menetapkan titik E-Warung di tiap
tiap desa yang nantinya untuk menyiapkan bahan kebutuhan," tutupnya.
(Polres HSU)
Penulis : Achmad
Wardana
Editor
: Drs. Hamsan
Publish : Brigadir
Yudha Krisyanto
