Hotline: 0511-66235/68572, email: bidhumaskalsel@ymail.com, Form Pengaduan masyarakat klik di sini
TopBottom

TIM HUMAS POLDA KALSEL

Video

Kapolda Kalsel

Pembinaan dan Evaluasi Penegakan Kode Etik Profesi Polri dan Standardisasi Biro Wabprof Div Propam Polri di Polda Kalsel

Posted by Bid Humas Polda Kalsel at 11 Juli 2017

Divisi Propam Polri bekerjasama dengan Polda Kalsel melaksanakan pembinaan dan evaluasi tentang penegakan kode etik profesi Polri dan standarisasi oleh Biro Wabprof Div Propam Polri kepada jajaran Propam seluruh Polda Kalsel di Aula Rupatama Mapolda Kalsel, Selasa (11/7/2017).

Acara ini dihadiri oleh Kabid Propam Polda Kalsel AKBP Decky Hendarsono, SIK., Serta dari Propam Mabes Polri yaitu Kombes Pol Drs. Eko Sukriyanto dan AKBP Kakung Junaidi.

Kabid Propam Polda Kalsel AKBP Decky Hendarsono, SIK., dalam sambutan mewakili Kapolda Kalsel Brigjen Pol Drs. Rachmat Mulyana mengatakan bahwa kegiatan ini sangat berguna bagi semua. Tolong diperhatikan dengan seksama jika ada pertanyaan kaitannya dengan tugas harap ditanyakan langsung kepada pemateri.

Kombes Pol Drs. Eko Sukriyanto didampingi AKBP Kakung Junaidi mengatakan, kegiatan ini merupakan diskusi mengenai pengalaman personel dalam menangani kasus anggota baik sidang disiplin maupun sidang kode etik yang berupa putusan Pemberhentian dengan Hormat (PDH) dan Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).
Propam sebagai staf pimpinan jika dimintai pertimbangan tentang suatu kasus oleh pimpinan maka harus diberi penjelasan, jangan menambah masalah pimpinan.

Propam membantu pimpinan agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Jangan malah menambahi masalah dengan membingungkan pimpinan yang berujung dengan keputusan yang melenceng.

Arahan Kapolri menurut yang dipaparkan Kombes Pol Drs. Eko Sukriyanto didampingi AKBP Kakung Junaidi yaitu :
  1.  Setiap pelanggaran disiplin KKEP maupun tindak pidana sekecil apapun harus ditindak Propam secara professional, transparan, dan akuntabel untuk memberikan kepastian hukum.
    2.    Setiap GARPLIN anggota Polri harus diperiksa juga atasannya. Mengingat atasannya memiliki tanggung jawab pengawasan dan pembinaan.
  2.  Larangan bagi anggota Polri untuk posting unggah/ upload hal hal yang bersifat provokatif, pornografi, dan penyebaran kebencian di media sosial. Propam diperintahkan untuk mengkaji hal tersebut apakah masuk Displin atau KKEP.
  3.  Perintah tentang mapping obyek obyek pelayanan Polri yang rentang terhadap penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar untuk dilakukan pengawasan secara intern oleh propam.
Propam adalah orang-orang pilihan yang baik untuk membersihkan Polri dari oknum yang tidak baik.


Penulis : Achmad Wardana
Editor   : Drs. Hamsan
Publish : Brigadir Yudha Krisyanto

0 komentar:

Posting Komentar