Hotline: 0511-66235/68572, email: bidhumaskalsel@ymail.com, Form Pengaduan masyarakat klik di sini
TopBottom

TIM HUMAS POLDA KALSEL

Video

Kapolda Kalsel

OPINI: Menjemput Kepatuhan Berlalu-lintas

Posted by Bid Humas Polda Kalsel at 24 Mei 2017

Keselamatan berlalu lintas di jalan raya dan tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia pada umumnya terhadap  hukum dan perundang-undangan lalu lintas sangat memprihatinkan, hal ini apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan tingkat keselamatan dan peningkatan kepatuhan hukum masyarakat, maka akan berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang saat ini sedang gencar melakukan pembangunan disegala bidang.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan tentang Kamseltibcarlantas, Polri bersama Stake Holder telah menyusun Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Tahun 2011-2035 sebagai tindak lanjut dari program Decade of Action for Road Safety 2011-2020 atau Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk mengurangi korban meninggal dunia akibat laka lantas pada tahun 2020 sebesar 50%. Para penyelenggara LLAJ diharapkan mampu membangun dan menyelenggarakan sistem yang terpadu yang tertuang dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) melalui 5 (lima) pilar yaitu : (1)  Manajemen Keselamatan Jalan  (2) Jalan yang berkeselamatan  (3)  Kendaraan yang berkeselamatan  (4) Perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan (5) Penanganan korban pasca kecelakaan.
            Sebagai tindak lanjut dan penjabaran kebijakan pemerintah, maka Polri sebagai leading sectornya melaksanakan berbagai upaya dalam mewujudkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Berbicara tentang Kepatuhan berlalu lintas masyarakat sangatlah kompleks. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Sosiologi hukum disampaikan bahwa, salah satu hal penting yang harus diketahui demi terwujudnya efektivitas hukum dalam masyarakat ialah kepatuhan dan kesadaran hukum dari warga masyarakat. Untuk menciptakan kepatuhan berlalu lintas bukan hal yang mudah. Menurut Faturochman yang yang dikutip dari http://fatur.staff.ugm.ac.id ada tiga faktor yang terlibat dalam proses menciptakan kepatuhan. Pertama adalah orang yang menjadi sasaran dalam hal ini pengendara, kedua sumber atau pemegang kekuasaan dalam hal ini polisi dan aparat lainnya, dan ketiga kondisi yang ada saat itu.
Selain itu, mengutip pendapat ahli psikologi Herbert Kelman dalam tulisannya Compliansce, Identification, and Internalization bahwa ada 3 bentuk ketaatan/kepatuhan hukum yaitu Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Dengan kata lain, mengetahui adanya tiga jenis ketaatan diatas, maka tidak dapat dijadikan patokan atau ukuran bahwa suatu aturan atau undang-undang sebagai bukti efektifnya suatu aturan atau perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian, masih mengutip pendapat ahli psikologi Herbert Kelman dalam tulisannya Compliance, Identification, and Internalization bahwa agar tumbuh kepatuhan, terutama dalam mewujudkan kepatuhan berlalu lintas, maka polisi harus memiliki sedikitnya dua kekuatan (power). Pertama kekuatan memaksa (coercive power), dan kedua kekuatan pengukuh (reward power). Kekuatan pemaksa pada prinsipnya sudah dimiliki oleh polisi. Polisi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok dalam memelihara Kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai penegak hukum. Selain tugas pokok, Polri juga memiliki kewenangan yang begitu luas. Namun diperlukan pengawasan dan pengendalian yang ekstra agar kewenangan yang dimiliki tidak disalahgunakan oleh oknum anggota Polri yang pada ujungnya akan merugikan dan menyakiti masyarakat serta berdampak pada citra Polri.
Kemudian Polri saat ini juga sedang berupaya untuk memperkuat kekuatan pengukuh dengan melakukan peningkatan pelayanan dan penegakkan hukum yang lebih manusiawi berlandaskan HAM, Polisi penolong masyarakat, Polisi Ramah dan sebagainya yang pada intinya adalah merebut kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Namun besarnya kekuatan memaksa dan kecilnya kekuatan pengukuh yang dimiliki polisi menyebabkan perilaku polisi kurang disenangi oleh masyarakat. Idealnya adalah kekuatan pengukuh lebih besar daripada kekuatan memaksa. Dengan sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana yang dimiliki sekarang, polisi memiliki wibawa yang tinggi di hadapan masyarakat. Yang perlu ditingkatkan adalah citra positif. Salah satu caranya adalah dengan memperbesar pemilikan kekuatan pengukuh.
Secara teoritis, kepatuhan bisa terwujud apabila kondisi telah dikuasai. Namun, faktanya dilapangan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas tetap relatif tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat adalah rasio jalan dengan jumlah pengendara, ketidaksabaran di jalan, kelengkapan rambu-rambu lalu lintas yang masih minim, lampu pengatur jalan yang tidak berfungsi dengan baik dan sebagainya menjadi sumber keluhan terus. Berbagai keluhan dan kekurangan tersebut bisa dijadikan alasan untuk melakukan pelanggaran di kemudian hari. Idealnya bila peraturan-peraturan lalu lintas tidak sekedar dipatuhi tetapi juga harus diinternalisasi atau diyakini dan dipatuhi. Apabila orang telah menginternalisasi peraturan, maka dia akan sangat mematuhinya setiap saat, baik ada petugas atau tidak. Sebab bila ia melanggar apa yang sudah diinternalisasi, maka akan timbul konflik dalam dirinya, pada umumnya orang berusaha menghindari konflik-konflik. Agar peraturan bisa diinternalisasi maka diperlukan lebih banyak usaha yang sudah barang tentu harus ada sinergitas antara Polri dengan masyarakat serta stake holder. Selain itu, perlu dukungan dan peran serta masyarakat serta stake holder lainnya dalam mewujudkan kepatuhan berlalu lintas. Karena dengan kepatuhan berlalu lintas maka pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perlu diingat bahwa kecelakaan berawal dari pelanggaran lalu lintas. Mari bersama-sama menumbuhkan kepatuhan dalam berlalu lintas sehingga terwujud kamseltibcar lantas.
*) opini ditulis oleh : Kasi Dikmas Subdit Dikyasa Ditlantas Polda Kalsel)

***Publish : Drs. Hamsan

0 komentar:

Posting Komentar