Hotline: 0511-66235/68572, email: bidhumaskalsel@ymail.com, Form Pengaduan masyarakat klik di sini
TopBottom

TIM HUMAS POLDA KALSEL

Video

Kapolda Kalsel

Bidang Humas Polda Kalsel Hadiri Desiminasi Pedoman Peliputan Terorisme

Posted by BIDANG HUMAS POLDA KALSEL at 07 September 2016




Polda Kalsel (07/09) : Kepala Bidang Humas Polda Kalsel Drs Sunyipto diundang secara khusus pada Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) kalsel, Rabu (31/8) yang menggelar Diseminasi Pedoman Peliputan Terorisme dan Peningkatan Profesionalisme Media Massa dalam meliput isu-isu terorisme di Kalsel, di Hotel Aria Barito Banjarmasin.
Dalam kegiatan yang diikuti sejumlah wartawan, Humas instansi pemerintah dan para jurnalisme kampus itu, FKPT Sultra menghadirkan tiga pembicara utama. Ketiga pembicara kunci tersebut masing-masing Hermansyah Kesbangpol Kalsel, Jimmy Silalahi dari Dewan Pers, Fathurahman Ketua PWI Kalsel, Kabid Humas Polda Kalsel AKBP Drs Sunyipto, Penrem 101/Antasari.
Kabid Humas Polda Kalsel saat berbicara pada kegiatan tersebut menjelaskan isu-isu terorisme dalam pemberitaan media massa atau wartawan, sangat sensitif dan menimbulkan dampak sosial maupun dampak ekonomi yang luar biasa.



Karena itu tegas dalam peliputan berita terorisme, seorang wartawan harus ekstra hati-hati dan harus merujuk pada pedoman peliputan isu-isu terorisme yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pers.
“Ada 13 item yang mesti menjadi rujukan atau pedoman bagi wartawan saat meliput berita terorisme, baik menyangkut berita pelaku teror maupun informasi mengenai korban terorisme,” katanya.
Beberapa item dari 13 butir pedoman yang menjadi rujukan dalam meliput berita terorisme tersebut antara lain tidak boleh menyiarkan langsung penggerebekan terduga teroris, wartawan harus melengkapi diri dengan pengamanan keselamatan dan harus kritis terhadap informasi yang disampaikan pelaku teror.
“Diperlukan sikap kritis atau skeptis terhadap informasi dari pelaku teror karena dikhawatirkan jangan sampai media atau wartawan justru menjadi atau corong dari pelaku teror dalam menyampaikan misinya menyebarkan rasa takut kepada masyarakat,” katanya.
Hal senada dikatakan Jimmi Silalahi dari Dewan Pers, wartawan yang mendapat informasi akan adanya aksi teror di suatu tempat yang bisa membahayakan keselamatan jiwa banyak orang, maka wartawan bersangkutan wajib menyampaikan informasi teror tersebut kepada aparat penegak hukum.
“Wartawan harus menempatkan kepentingan publik atau masyarakat di atas kepentingan pemberitaan atau berita eksklusif untuk media tempatnya bekerja. Karena itu, wartawan tidak boleh menyembunyikan informasi mengenani teroris,” katanya.
Menurut Jimmy, tindakan terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Itu karena korban teror tidak hanya mengalami luka-luka yang dapat menimbulkan kecacatan seumur hidup melainkan juga bisa kehilangan jiwa secara mengenaskan.
Karena itu ujarnya, semua pihak termasuk media atau wartawan harus ikut berperan dalam mencegah terjadinya aksi terorisme di mana pun, sehingga masyarakat bisa merasakan ketenangan dan kedamaian.
“Berita apa pun yang disebarkan oleh media atau wartawan profesional, tujuannya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat luas atau publik,” ujarnya.
Wartawan yang meliput berita terorisme harus melaporkan hasil liputannya secara utuh dan benar. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui kebanaran dari berita teror secara lengkap dan benar.
“Kesalahan dalam pemberitaan media atau wartawan, dapat menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi yang luar biasa. Karena itu, penyajian berita terorisme tidak boleh sepotong-sepotong,” jelasnya.




***Tribratanews.poldakalsel.com/yudha/Bidhumaspolda


0 komentar:

Posting Komentar