Sekitar 500 pria berseragam serba hitam dan mengenakan topi duduk rapi di ruang Aula Bhayangkara Mapolda Kalsel, Jumat (17/5) pagi.

Mereka bukan anggota polisi melainkan para anggota serta pengurus Sentra Komunikasi (SEnkom) Kalsel binaan dari direktorat Binmas Polda Kalsel yang berkumpul untuk menghadiri pelantikan pengurus baru Senkom Mitra Polri Kalsel Masa Bakti 2012-2017 melakukan Penanda tanganan nota kesepahaman (MoU)  Polda Kalsel dengan Senkom



.
Pengurus baru Sankom Kalsel pimpinan Untung Pariyono ini dilantik langsung Kapolda Kalsel Brigjen Pol Taufik Ansorie.

Kapolda dalam sambutannya mengatakan kehadiran Senkom diharapakan bisa membantu tugas-tugas polisi dalam mengamankan dan menertibkan masyarakat ditengah masih terbatasnya jumlah Polri.

Kapolda menambahkan Senkom Mitra Polri juga dapat bermitra dengan perpolisian masyarakat (Polmas) yang sudah terlebih dahulu dibentuk dan dibina polri.

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban, kita bersama warga masyarakat lainnya harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan terutama memberikan penyadaran hukum untuk menangkal dampak negatif arus informasi dan globalisasi.

"Apalagi saat ini menjelang pemilu kehadiran Sankom sangat membantu kepolisian," ujar dia.

Ketua pimpinan pusat Senkom, M Sirot  mengatakan organisasi massa ini dibentuk agar membantu pemerintah dalam hal membantu ketertiban dan keamanan

Bidang Humas Polda Kalsel menggelar Rakernis Bidang Humas Jajaran Polda Kalsel 2013 di Aula Bhayangkara Mapolda Kalsel, Kamis (16/5).

Sejumlah narasumber yang berkompeten hadir dalam kegiatan yang diikuti seluruh Humas di Polres di daerah.

Seperti Fathurahman, Ketua PWI Kalsel yang memaparkan Konsep Kemitraan Media Cetak/elektronik dan wartawan kaitannya Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Kepala Biro Banjarbaru Banjarmasin Post Group, Didik Triomarsidi mengambil tema Meningkatkan Kemampuan Public Relation di Lingkungan Humas Polda.

Juga sebagai narasumber Kabid Humas Polda Kalsel, AKBP Sunyipto soal penyampaian tugas dan fungsi kehumasan dan Penyampaian Hasil Rakernis di Divisi Humas Polri.


Kapolda Kalsel Brigjen Pol Taufik Ansorie yang membuka langsung kegiatan berharap dengan kegiatan ini mampu meningkatkan profesionalisme kehumasan Polri.

POLDA KALSEL, BANJARMASIN - Tim Penertiban BBM Polda Kalsel melakukan penggerebekan dan berhasil membongkar gudang penimbunan BBM bersubsidi jenis solar tersebut, Senin (13/5) sekitar pukul 16.00 Wita.

Dari penggerebekan gudang yang berlokasi di Jalan Cemara Brigjen Hasan Basri No 47 Rt 41, kecamatan Banjarmasin Utara polisi berhasil menyita 3.688 liter solar.

Selain itu polisi juga mengamankan dua buah tangki kapasitas 5.000 liter, DA 1304 AF bertuliskan agen BBM Industri Non Subsidi Eceran PT Bina Satria Barutama dan tangki DA 1517 AF berkapasitas 10.000 Liter.

Juga diamankan pemilik tangki Ramdani alias Iram (34) Warga Jalan Belitung Darat Gang Ar Rahman Rt 034 RW 003 Keluruhan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat .

Kepala Bidang Humas Polda Kalsel, AKBP Sunyipto mengatakan penggerebekan yang dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah terhadap keberadaan gudang tersebut.

"Warga melapor karena resah. Gudang itu sering menimbun solar sehingga menjadi lalu lalang truk tangki," ujar dia.

Sumber : Banjarmasin Post pdf search

BANJARMASIN - Beredarnya lagu Indonesia Raya yang berirama house music di sejumlah lapak penjual VCD, membuat polisi bergerak melakukan penyelidikan.

Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) AKBP Sunyipto menjelaskan, saat ini laporan itu masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

"Kami sedang menyelidiki, di mana saja beredarnya dan siapa yang menciptakan dan mengedarkannya," kata Sunyipto saat dihubungi via ponselnya, Sabtu (11/5/2013).

Menurut Sunyipto, jika nanti dalam penyelidikan ditemukan unsur-unsur yang dianggap menyalahi tindak pidana, maka pihaknya segera bertindak melakukan penertiban.

"Kami tidak bisa langsung menertibkan mencari penjual dan lainnya harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu," tandas dia.

Sunyipto menuturkan, lagu Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan yang masuk dalam simbol negara.
"Undang-undang sudah jelas mengatur, yang menyalahgunakan simbol negara akan dikenakan pidana," tegasnya. (*)

Sumber : Banjarmasin Post Tribunews

POLDA KALSEL,BANJARMASIN - Sejak terungkapnya kasus pemalsuan dokumen STNK dan BPKB kendaraan bermotor hingga sekarang pelaku utama pembuat dokumen palsu tersebut masih berkeliaran. Untuk menciduk pelaku, Polda kalsel terpaksa bekerjasama dengan Polda Jawa Tengah untuk memburu pelaku yang diduga selalu berpindah-pindah tempat.

Kapolda Kalsel Brigjen Pol Taufik Ansorie mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan guna melacak keberadaan pelaku pembuat dokumen palsu STNK dan BPKB kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat.

Kapolda menjelaskan, dari temuan STNK dan BPKB palsu itu terungkap bahwa mobil yang dijual pelaku adalah mobil bodong yang didapat dari perusahaan pembiayaan atau rental mobil. "27 unit mobil dari berbagai jenis dan merek tersebut kebanyakan berasal dari luar Kalsel," bebernya.

Taufik mengimbau, kepada masyarakat yang inngin membeli kendaraan bermotor dari luar daerah kalsel harus lebih teliti dan berhati-hati dengan mencek dokumen dan surat kelengkapan kedaraan bermotor lainnya.

"Untuk mencek apakah kendaraan tersebut terdaftar maka masyarakat bisa langsung enceknya melalui situs atau website Mabes Polri," ujarnya.

Atau, sambungnya, bisa mencek, berkonsultasi, dan berkoordinasi dengan Ditlantas Polda kalsel sebelum membeli mobil bekas dari luar Kalsel."Kami akan memberikan data dan keterangan kepada masyarakat mengenai data kendaraan bermotor. Apakah sudah terregister secara online sluruh Indonesia," ujarnya.

Terkait puluhan kendaraan bermotor yang disita, Kapolda juga mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan mobil bisa datang langsung ke Polda Kalsel untuk menceknya.

Diberitakan sebelumnya sebanyak 22 orang pelaku dan 27 unit mobil dari berbagai erek yang diduga bodong berhasil diamankan jajaran Ditreskrimum Polda Kalsel. Penangkapan para pelaku tersebut merupakan hasil Operasi Jaran Intan 2013

POLDA KALSEL, BANJARMASIN - Setelah menangkap tujuh pemalsu notice pajak kendaraan di Samsat Banjarmasin, Polda Kalsel memburu dua pelaku lainnya yang terdeteksi masih di Kalsel.

Kabid Humas Polda kalsel, AKBP Sunyipto, mengaku, Meski bukan salah satu otak pemalsuan namun kedua pelaku yang diburu juga masuk dalam gembong pemalsuan.

"Keduanya masih di Kalsel, keduanya juga bukan PNS. Tapi salah satunya, pernah bekerja sebagai honorer di Samsat Banjarmsin, "kata dia, Rabu (8/5).

Ia menambahkan, Tim Resmob Polda Kalsel pimpinan Iptu A Risky Fardian yang pertama mengungkap kasus ini telah menutup ruang gerak pelaku. "mudah-mudahan dalam waktu dekat, pelaku dapat ditangkap,"cetusnya.

Sebelumnya, tim Resmob Polda Kalsel membekuk tujuh pelaku. Lima diantaranya calo di Samsat. Merka adalah Kastalani (PNS di Banjarbaru), Fitriadi (mantan honorer di Ditlantas Polda), Jumri, Yusuf dan Baihaki.
pill finder

Selain itu anggota juga menangkap otak pemalsuan, Noval, PNS di staf pelayanan bagian Kasir Samsat Corner Duta Mall, serta Hairani, dulu satpam di Dispenda Kalsel.

Aksi yang mereka lakukan, terbongkar Rabu (24/4), oleh anggota Subdit III/umum Ditreskrimum Polda Kalsel. Barang bukti yang disita, 22 lembar hasil cetak identitas pada nota pajak dan lima lembar nota pajak palsu yang gagal dibuat. Juga, sebuah flashdisk, komputer dan printernya.

Sumber : Banjarmasin Post

BANJARMASIN – Sebanyak 22 orang pelaku dan 27 unit mobil dari berbagai merek yang diduga bodong berhasil diamankan Ditreskrimum Polda Kalsel. Penangkapan para pelaku  tersebut merupakan hasil Operasi Jaran Intan 2013 yang digelar mulai 13 Maret hingga 1 Mei.

Selama operasi itu, Ditreskrimum juga menerima 6 laporan dari masyarakat. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan cara menawarkan mobil dari luar daerah untuk dijual atau digadaikan tanpa dilengkapi BPKB.

Saat dijual atau digadaikan mobil tersebut hanya dilengkapi STNK dan nota pajak yang diduga palsu. Untuk menyakinkan korbannya, para pelaku ini menjanjikan bahwa mobil yang digadaikan atau dijual tidak bermasalah dan BPKB  bisa diambil setelah sebulan mobil tersebut dijual atau digadaikan.

Selain itu juga ada beberapa orang tersangka yang bertugas membuat STNK, nota pajak, dan BPKB palsu. Dokumen-dokumen palsu tersebut dibuat apabila ada korban yang memesan atau minta buatkan surat kelengkapan kendaraan bermotor. Untuk pembuatan surat BPKB, nota pajak, dan STNK palsu mulai dari harga Rp10 juta sampai dengan Rp15 juta.

Waktu pembuatan dokumen palsu berkisar antara 1 sampai 2 minggu. Agar tak terlacak keberadaan pembuatan dokumen palsu tersebut, pelaku mengirim dokumen palsu menggunkan jasa titipan kilat.  Setelah memperoleh dokumen palsu mobil bodong tersebut dijual atau digadaikan mulai dari harga Rp40 juta hingga Rp90 juta. Mobil bodong tersebut merupakan mobil hasil sitaan beberapa perusahaan pembiayaan.

Kapolda Kalsel Brigjen Pol Taufik Ansorie membenarkan jajaran Ditreskrimum Polda Kalsel mengamankam 22 pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menyita 27 unit mobil dari berbagai jenis dan merek. "Penangkapan tersebut merupakan hasil tangkapan selama Operasi Jaran Intan 2013," ujarnya.

Diungkapkannya, para pelaku dijerat pasal 263 KUHP tentang Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat dengan ancaman 6 tahun penjara, pasal 266 KUHP tentang Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu ke dalam Akte Otentik dengan ancaman 7 tahun penjara, pasal 480 tentang sekongkol membeli, menerima tukar, gadai, hadiah, atau mendapat untung, menjual suatu barang yang patut diduga hasil kejahatan diancam 4 tahun penjara, dan pasal 55 serta pasal 56 tentang menyuruh melakukan atau membantu melakukan kejahatan.

"Dari 27 tersangka yang berhasil ditangkap, satu orang dinyatakan masih buron yang diketahui bernama Nur, warga Probolinggo, Jawa Timur. Ia sebagai pembuat BPKB, nota pajak, dan STNK palsu," tegas Kapolda. (hni)

Sumber: JPNN.COM

Летающие рыбы

Banjarmasin: Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengincar praktik premanisme di lingkungan SPBU di wilayah tersebut.

"Kepolisian melalui Satgas BBM (bahan bakar minyak) telah menyelidiki indikasi praktik premanisme di lingkungan SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) di wilayah Kalsel," tutur Kepala Bagian Humas Polda Kalsel Ajun Komisaris Besar Sunyipto di Banjarmasin, Minggu (5/5).

Ia mengakui meski kepolisian gencar melakukan upaya penertiban, penyimpangan distribusi BBM masih terus terjadi. Termasuk aksi premanisme dalam antrean pembelian BBM bersubdisi di SPBU. "Banyak laporan yang masuk menyebutkan adanya praktik premanisme dalam distribusi BBM bersubdisi ini," ujarnya.

Aksi premanisme terjadi dalam bentuk pengaturan dan pemberian jatah uang dalam antrean pembelian BBM di SPBU. Menurutnya, praktik tersebut ditemukan oleh satgas di sejumlah SPBU.

Ketua Satgas Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi Kalsel Heryozani Dharma mengatakan pihaknya selain memantau praktik penyimpangan distribusi BBM dan aksi premanisme, juga keterlibatan oknum aparat dalam praktik tersebut untuk kemudian dilaporkan kepada Polda Kalsel. (Denny S Ainan)

Sumber : Metro News

POLDA KALSEL - Sebanyak 22 warga dan aktivis LSM ditangkap polisi sebagai buntut unjuk rasa terkait unjuk rasa sengketa lahan antara warga Desa Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dengan perusahaan perkebunan sawit.

Informasi yang dihimpun Media Indonesia, unjuk rasa warga Desa Barambai beberapa hari lalu terkait masalah tumpang tindih lahan dan tuntutan ganti rugi terhadap perusahaan perkebunan PT Agri Bumi Sentosa. Aksi tersebut sempat memanas setelah warga menyegel kantor perusahaan dan menyandera lima mandor dan pekerja perusahaan perkebunan.

"Aparat masih melakukan pengamanan di lokasi perusahaan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan. Sejumlah warga dan oknum provokator juga telah diperiksa," kata Kepala Bagian Humas Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) Ajun Komisaris Besar Sunyipto ketika dimintai konfirmasi, Minggu (5/5).

Warga desa sekitar menuntut perusahaan membayar ganti rugi lahan seluas 240 hektare dengan harga antara Rp40 juta hingga Rp60 juta per hektare. Tuntutan ganti rugi lahan yang digunakan perusahaan itu sudah beberapa kali mencuat, namun hingga kini belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Polemik ganti rugi lahan juga ditengarai karena sertifikat dan surat keterangan tanah (SKT) yang dimiliki warga diterbitkanoleh  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng). Padahal, lahan sengketa berada di wilayah Kabupaten Barito Kuala, berjarak empat kilometer dari perbatasan Kalsel-Kalteng.

Bupati Barito Kuala Hasanuddin Murad mengatakan pihaknya akan memintan penjelasan dari BPN Kapuas, terkait hal itu. Apalagi, lahan sengketa tersebut dahulu merupakan kawasan hutan galam milik pemerintah. (Denny S Ainan)

Sumber : Metro News

BANJARMASIN – Polda Kalsel menyelenggarakan seleksi penerimaan Brigadir Polisi Tahun Anggaran (TA) 2013. Pada gelombang pertama ini mereka yang mengikuti seleksi administrasi dan pemeriksaan kesehatan sebanyak 812 sudah dinyatakan lulus.

Calon Brigadir yang lolos dalam seleksi nantinya akan dididik di SPN (Sekolah Polisi Negara)Banjarbaru. “Selain peserta dari Kalsel ada pula dari Jawa Tengah yang akan dididik di SPN,” ungkap Kapolda Kalsel Brigjen Pol Taufik Ansorie usai acara Penandatanganan Pakta Integritas di aula Polda Kalsel, Kamis (2/5) pagi.

Dikatakan Taufik, dalam setiap kegiatan rektumen seluruh peserta harus melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan mulai dari adminstrasi, pemeriksaan kesehatan tahap I, ujian psikologi, ujian tertulis akademik, pemeriksan kesehatan tahap II, uji kemampuan jasmani dan pemeriksaan administrasi akhir.

“Mereka yang mengikuti seleksi harus melewati tahap-tahap yang ditentukan, dan dalam setiap tahapan seleksi tidak dipungut biaya alias gratis,” tegas Taufik. Dikatakannya, ia masih sering mendengar adanya rumor yang beredar di masyarakat jika ada yang ingin lulus menjadi anggota polisi harus menyediakan sejumlah uang untuk oknum panitia.

Ia menegaskan hal tersebut tidak benar karena dalam proses penerimaan anggota Polri ini menggunakan dana APBN. Apabila mereka yang mengikuti tes telah memenuhi standar ketulusan maka akan lulus tanpa harus membayar sepeser pun.




“Jika ditemukan ada oknum panitia terlibat akan ditindak tegas, sedangkan calon Brigadir yang diketahui akan langsung didiskualifikasi,” tandasnya.(gmp/at/tof).






Sumber : Radar Banjarmasin

BANJARMASIN  - Dugaan pemerasan yang dilakukan aparat Polsek Tabunganen terhadap Muji, tersangka pembawa solar dan senjata tajam, membuat Kapolda Kalsel, Brigjen Taufik Ansorie geram.
Orang nomor satu di Polda Kalsel ini berjanji akan menindak tegas anggota polisi yang melakukan pemerasan, jika informasi ini terbukti benar.

“Kapolda marah dan berjanji menindak tegas polisi pemeras jika nanti terbukti,” ujar Kabid Humas Polda Kalsel, AKBP Sunyipto, Rabu (1/5).

Sunyipto menambahkan, tindakan tegas tidak hanya bagi anggota Polsek Tabunganan yang diduga melakukan pemerasa, tapi seluruh anggota kepolisian jika benar terbukti ada melakukan pemerasan di wilayah hukumnnya. “Mengenai sanksi dilihat tingkat kesalahannya,” kata dia.

Demi mengecek kebenaran adanya dugaan pemerasan, Bidang Propam Polda Kalsel melalui Subdit Profesi melakukan audit investigasi.” Audit investigasi dilakukan dengan langsung turun ke Polsek Tabunganen,” ujar Subyipto.

Sejumlah pihak yang terlibat mulai dari Kapolsek, Kanit hingga anggota polisi yang melakukan piket pada kejadian langsung diintrogasi. “Audit investigasi juga dilakukan terhadap Suryani selaku pelapor,” tambah dia.

Hasil audit investigasi ini dikumpulkan untuk menganalisa kebenaran adanya dugaan pemerasan. “Jika sudah dilakukan audit maka kita akan melanjutkan apakah kasus ini ditingkatkan kepenyelidikan atau tidak ada pelanggaran, “ tambah dia.

Seperti diketahui, Suryani melapor ke Bid Propam Polda Kalsel terkait adanya oknum Polsek Tabunganen meminta Rp 9 juta kepada tersangka pelaku pembawa senjata tajam, Muji (30).

Tujuannya agar kasus yang dialami warga Aluh-Aluh besar Rt 7 Kabupaten Banjar itu selesai tidak sampai ke meja pengadilan. Meski menuruti kemauan anggota polisi itu, namun Muji hanya memberikan uang sebesar Rp 2,5 JUTA.(arl)