Hotline: 0511-66235/68572, email: bidhumaskalsel@ymail.com, Form Pengaduan masyarakat klik di sini
TopBottom

TIM HUMAS POLDA KALSEL

Video

Kapolda Kalsel

Pertemuan Pemimpin Daerah di Polda Kalsel Bahas Satgas BBM dan PETI

Posted by Ikhsan Ntd at 23 Januari 2013

POLDA KALSEL, Rapat Kordinasi (22/1) itu menjadi ajang curhat bagi anggota Forum Pimpinan Daerah Kalsel. Di antaranya, Komandan Korem 101 Antasari, Kolonel Inf M Herindra, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Ali Mutohar.

M Herindra meminta kepolisian dan Pertamina terbuka. Selama ini, menurutnya satgas tidak mendapatkan info yang terang benderang.

"Apakah sengaja dibiki abu-abu, kami harapkan ada masukan titik-titik kerawanannya. Karena jika ada masukan informasi dari badan intelijen daerah dan kepolisian, maka tentunya akan memudahkan pengawasan di lapangan," katanya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Ali Mutohar, secara lantang meminta kejadian di Pemajatan, Gambut yang sempat bentrok dengan pemilik pangkalan, ke depan jangan terulang.

"Kami meminta, dalam operasional, Satgas tetap memerhatikan kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum. Tidak hanya penyelewengan distribusi BBM,"lontarnya.

Kalau Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin, meminta ada penyamaan persepsi terhadap Satgas yang terbentuk pada 23 oktober 2012. Permasalah yang dihadapai Satgas saat ini tidak hanya pada anggaran, tetapi juga harapan ada koordinasi yang berkelanjutan.

"Persepsi terhadap Satga masih belum merata di semua kabupaten dan kota. Bahkan juga di polsek-polsek. Harus ada satu bahaa, adalah amankan penyaluran BBM subsidi sampai kepada yang benar-benar berhak menerimanya," pintanya.

Penegakan Perda No 3 tahun 2008 tentang pengaturan penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khususs untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan di Kalsel dinilai belum maksimal. Hingga kini masih banyak truk-truk dari Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang amsih melewati jalan negara.

Mesik ada pembahasan mengenai Perda No 3 ini, baik Kapolda Bigjen Pol Taufik Ansorie menegaskan tidak ada tumpang tindih kebijakan mengenai status penegakkan Perda.

Senada dengan Taufik, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin juga memastikan tidak ada tumpang tindih kebijakan. Namun ia menyebutkan, agar dalam tim penegakan Perda No 3 perlu ada kebersamaan antarinstansi yang terkait.

Rudy menambahkan, untuk mendukung penegakan Perda No 3, Pemprov Kalsel sudah mengadakan beberapa untit pendukung. Seperti pengadaan mobil patroli sebanyak 27 unit untuk dibagikan di beberapa polsek dan instansi yang terkait. Selain itu juga ada enam pos mobile yang ditempatkan di beberapa titik yang sering dilalui oleh truk pengangkut PETI.

Rudy mengungkapkan, sejak tahun 2009 masyarakat sudah menikmati adanya Perda No 3 tersebut. Dimana sudah tidak ada lagi truk batubara yang masuk ke Hulu Sungai melalui jalan negara. Bahkan dengan adanya Perda No 3 ini, Kalsel mendapat apresiasi dari Kementrerian Pekerjaan Umum (PU).

Ketua Tim Penegakan Perda No 3 Kalsel yang juga Wadirlantas Polda Kalsel AKBP Agus Wijayanto mengungkapkan, hasil penindakan tim penegakan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sejak tahun 2009, pihaknya sudah menilang lebih dari 900 truk. Bahkan untuk tahun 2012 saja, pihaknya melakukan penilangan dua kali lebih banyak dari pada tahun 2011.



Sumber : Banjarmasin Post, Radar Banjarmasin

Label:

0 komentar:

Posting Komentar