Hotline: 0511-66235/68572, email: bidhumaskalsel@ymail.com, Form Pengaduan masyarakat klik di sini
TopBottom

TIM HUMAS POLDA KALSEL

Video

Kapolda Kalsel

RAKOR SARPRAS SEMESTER II TA 2011

Posted by Ikhsan Ntd at 29 November 2011


BANJARMASIN, Kamis (24/11) pagi di Gedung Sarpras Polda Kalsel dilaksanakan Rapat koordnasi untuk jajaran Polda Kalsel yang dibuka oleh Karo Sarpras Polda Kalsel Kombes Pol Bambang Heru W. Pelaksanaan rapat koordinasi kali ini bertepatan dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2010 yaitu tentang pengadaan barang dan jasa, yang kurang lebih sudah berjalan satu tahun


 
Dimana seluruh instansi sedang aktif mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan-pelatihan baik ditingkat pusat maupun kewilayahan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.
Selain itu, tidak kalah pentingnya invetarisasi terhadap aset barang milik negara termasuk persediaan, barang berasal dari hibah yang ada pada satker sejajaran polda kalsel. Hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban kita semua sebagai pelaksana untuk dapatnya mendata dan menginventarisir asset / barang milik negara yang dituangkan dalam aplikasi SIMAK-BMN dan selalu koordinasi dengan fungsi terkait dalam pengelolaan setiap bulannya maupun setiap semester yaitu dengan KPKNL dan DJKN.

 
Dengan demikian sangatlah hati-hati, teliti dan cermat karena menyangkut barang milik negara yang ada pada satker agar dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian negara yang akhirnya terkena tuntutan ganti rugi (TGR) bagi yang lalai dalam pengelolaannya.

 
Berkaitan dengan hal tersebut diatas dalam kesempatan ini saya menekankan kepada seluruh peserta rapat agar dalam pelaksanaan rapat koordinasi ini dapat menyampaikan permasalahan atau hal-hal yang belum jelas khususnya dengan diberlakukannya peraturan yang baru pada kesempatan yang baik ini, didalam pengelolaan maupun proses SIMAK-BMN. dengan demikian maka saya perintahkan kepada para peserta rapat hendaknya selalu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku dengan prinsip dasar bahwa inventarisasi barang milik negara yang dituangkan kedalam SIMAK-BMN harus akurat data.
Perlu kita ketahui bahwa polri tahun anggaran 2010 telah meraih wajar tanpa pengecualian (WTP), namun tidak mudah untuk memertahankannya khususnya hal-hal yang menjadi atensi bpk ri diantaranya persediaan, barang bukti, hibah/bantuan pihak ketiga serta aset polri yang digunakan oleh pihak ketiga (sewa menyewa) dan yang mendasar adalah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan penggunaan beserta penerapannya dilapangan.

Label:

0 komentar:

Posting Komentar