Hotline: 0511-66235/68572, email: bidhumaskalsel@ymail.com, Form Pengaduan masyarakat klik di sini
TopBottom

TIM HUMAS POLDA KALSEL

Video

Kapolda Kalsel

PENSAT BULAN SEPTEMBER MINGGU KE 1

Posted by Ikhsan Ntd at 01 September 2011





PENERANGAN KESATUAN

DITERBITKAN OLEH BIDHUMAS POLDA KALSEL

 
SAMBUTAN
PADA ACARA PENANDA TANGANAN NOTA KESEPAHAMAN
ANTAR KEMENTRIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 
NOMOR : /IX/2011/PENSAT

 

 
    MOMENTUM PENANDA TANGANAN NOTA KESEPAHAMAN INI MENJADI SANGAT PENTING ATAS DASAR KEYAKINAN BAHWA TIDAK SATUPUN TUGAS YANG DIBEBANKAN NEGARA KEPADA SATU INSTITUSI, BADAN DAN KEMENTRIAN LEMBAGA DAPAT TERLAKSANA DENGAN BAIK TANPA ADANYA DUKUNGAN DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN YANG DIHARAPKAN. PENANDA TANGANAN NOTA KESEPAHAMAN INI JUGA MERUPAKAN GAGASAN YANG SANGAT VISIONER DALAM KONTEKS PERWUJUDAN HUBUNGAN KERJA ANTAR INSTANSI PELAYANAN PUBLIK YANG SINERGIS DAN TERPADU MELALUI UPAYA MUTUAL KOORDINATIF DALAM PELAKSANAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN BUMN, PENGAMANAN ASET BUMN SERTA KOORDINASI DALAM PENEGAKAN HUKUM DILINGKUNGAN BUMN. SEMUANYA AKAN BERMUARA KEPADA PENGUATAN KAPASITAS PENGERAHAN SUMBER DAYA MASING-MASING LEMBAGA DALAM RANGKA PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KONTRIBUSI DALAM LAJU PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN NASIONAL.

 
    KEBERADAAN BUMN MERUPAKAN SALAH SATU WUJUD NYATA AMANAH PASAL 33 UUD 1945 YANG MEMILIKI POSISI STRATEGIS SEBAGAI SUMBER PEMASUKAN NEGARA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SERTA MENJADI MOTOR PENGGERAK SEKALIGUS STABILISATOR PEREKONOMIAN NEGARA, JUGA DIATUR SECARA SPESIFIK DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA, PADA KHUSUSNYA MENGEJAR KEUNTUNGAN, MENYELENGGARAKAN KEMANFAATAN UMUM BERUPA PENYEDIAN BARANG DAN JASA YANG BERMUTU TINGGI DAN MEMADAI BAGI PEMENUHAN HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DAN MENJADI PERINTIS KEGIATAN-KEGIATAN USAHA YANG BELUM DAPAT DILAKSANAKAN OLEK SEKTOR SWASTA DAN KOPERASI. PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH BUMN, HARUS SESUAI DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN JUGA KEGIATAN YANG DILAKUKAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN, KETERTIBAN UMUM DAN KESUSILAAN. TUJUAN DARI PEMBENTUKAN BUMN SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS, TERDAPAT 2 HAL YANG PENTING MENJADI FOKUS PERHATIAN POLRI YAITU :

 
  1. KEBERADAAN BUMN DAN KESELURUHAN ASET YANG DIMILIKI HARUS MENDAPATKAN PRIORITAS JAMINAN KEAMANAN KARENA ASET NEGARA, MANFAATNYA DIGUNAKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT.

     
  2. PENGELOLAAN BUMN YANG HARUS DILAKUKAN SESUAI MEKANISME KETENTUAN HUKUM SERTA NORMA YANG BERLAKU DIMASYARAKAT, SEHINGGA DALAM OPERASIONALISASINYA BUMN DAPAT BERJALAN SECARA SEHAT, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MENGACU PADA PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YAITU CLEAN GOVERNMENT DAN GOOD GOVERNANCE.

 
KERJASAMA ANTARA KEMENTRIAN BUMN DAN POLRI MUTLAK DIPERLUKAN KARENA DILANDASI KEPENTINGAN BERSAMA SERTA TUJUAN MULIA, BAGI INSTITUSI POLRI HUBUNGAN KERJASAMA PROGRAM PEMBANGUNAN KEMITRAAN (PARTNERSHIP BUILDING) DALAM IMPLEMENTASINYA SENANTIASA MENGACU PADA UU NO.2 TAHUN 2002, PASAL 42 YANG MENYATAKAN BAHWA HUBUNGAN DAN KERJA SAMA POLRI DENGAN BADAN, LEMBAGA SERTA INSTANSI DI DALAM DAN DILUAR NEGERI DIDASARKAN ATAS SENDI-SENDI HUBUNGAN FUNGSIONAL SALING MENGHORMATI, MEMBANTU, MENGUTAMA KEPENTINGAN UMUM, KERJA SAMA DENGAN UNSUR PEMERINTAH, PENEGAK HUKUM, BADAN, LEMBAGA INSTANSI LAIN SERTA MASYARAKAT DENGAN MENGEMBANGKAN ASAS PARTISIPASI DAN SUBSIDIARITAS, YANG MENDASARI LAHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN YANG KEKUATANNYA LEBIH MENGIKAT PADA ASPEK MORAL, KETERKAITAN HUKUM DAN MORAL MERUPAKAN DUA HAL YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN SATU SAMA LAIN DALAM TATARAN IMPLEMENTASI HUKUM ATAUPUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DILAPANGAN TENTUNYA TIDAK HANYA SEKEDAR MENCAKUP MASALAH LEGAL FORMAL SAJA MELAINKAN JUGA MASALAH KOMITMEN DAN KEKUATAN MORAL YANG SANGAT MENENTUKAN BERJALANNYA SATU SISTEM HUKUM.

 
    DALAM RANGKA OPERASIONALISASI TUGAS, FUNGSI DAN PERAN MASING-MASING, MAKA DALAM NOTA KESEPAHAMAN INI TELAH DIAKOMODIR BIDANG KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN SECARA BERSAMA-SAMA YAITU MELIPUTI :

 
  1. SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN SERTA KOORDINASI DALM PENEGAKAN HUKUM.
  2. PENGAMANAN ASET BUMN.
  3. KERJASAMA DAN KOORDINASI DALAM PENEGAKAN HUKUM DALAM HAL DITEMUKAN ADANYA PERISTIWA, KEJADIAN DI LINGKUNGAN BUMN, SERTA MENCARI PENYEBAB TERJADINYA PERISTIWA/KEJADIAN TERSEBUT.

 
MELALUI NOTA KESEPAHAMAN INI AGAR SELURUH JAJARAN POLRI DAPAT MENJALIN KERJA SAMA DENGAN SEGENAP JAJARAN KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, SEHINGGA SEMUA PIHAK DAPAT MEMPEROLEH MANFAAT BAIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PROFESIONALISME MAUPUN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KITA KEPADA MASYARAKAT YANG SANGAT MENDAMBAKAN TEGAKNYA KEADILAN DAN SUPERMASI HUKUM GUNA MENJALIN KELANCARAN PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN INI, MASIH DIPERLUKAN HAL-HAL YANG BERSIFAT TEKNIS YAG BELUM TERAKOMODIR DALAM NOTA KESEPAHAMAN INI, HARAPAN NOTA KESEPAHAMAN INI DAPAT SEGERA DITINDAK LANJUTI DENGAN KEGIATAN YANG NYATA MELALUI PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG PADA GILIRANNYA AKAN MAMPU MENGHASILKAN KINERJA KEMENTRIAN BUMN DAN POLRI SEBAGAIMANA KITA HARAPKAN BERSAMA. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERITAAN TERSEBUT DIATAS, KEPADA KASATWIL/KASATKER DISAMPAIKAN MASUKAN SEBAGAI BERIKUT :

 
  1. HIMBAUAN KA KEPADA SELURUH STAF JAJARANNYA AGAR NOTA KESEPAHAMAN INI DIMENGERTI DAN MENJADI TITIK AWAL UNTUK MENGANTAR TERWJUDNYA PELAKSANAAN TUGAS SERTA LANGKAH-LANGKAH KOORDINASI SECARA PROFESIONAL PROPOSIONAL CEPAT DAN TERJADI SERTA TERCIPTANYA PENEGAKAN HUKM YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERKEADILAN.
  2. ATAS TEJALINNYA KERJA SAMA INI PIMPINAN POLRI MENYAMPAIKAN APRESIASI DAN TERIMA KASIH KEPADA KEMENTRIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA ( BUMN ).

 
   
 
    
PERLU UNTUK DIKETAHUI, DIPAHAMI DAN DILAKSANAKAN
OLEH SETIAP PERSONEL POLRI
ooooOoooo
PENSAT

Label:

0 komentar:

Posting Komentar