Hotline: 0511-66235/68572, email: bidhumaskalsel@ymail.com, Form Pengaduan masyarakat klik di sini
TopBottom

TIM HUMAS POLDA KALSEL

Video

Kapolda Kalsel

PENSAT BULAN JULI MINGGU KE 1

Posted by Ikhsan Ntd at 02 Juli 2011






PENERANGAN KESATUAN

DITERBITKAN OLEH BIDHUMAS POLDA KALSEL


 

 

SAMBUTAN
PADA ACARA SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(MONEY LAUNDERING) DARI PERSPEKTIF UU NO.8 TA 2010

 
NOMOR : /VII /2011/PENSAT

 
   
    ACARA SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 2010. DIIKUTI OLEH KALANGAN INSTANSI PENEGAK HUKUM DAN INSTANSI PEMERINTAH SERTA SEJUMLAH KELOMPOK MASYARAKAT PELIBATAN BEBERAPA ELEMEN MASYARAKAT TENTUNYA MENGANDONG MAKNA DAN PERAN PENTING YANG DIMILIKI SELAKU KONTROL SOSIAL, JUGA MERUPAKAN BAGIAN ATAU SUB SISTEM DARI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG YANG LEBIH DIKENAL DENGAN REZIM ANTI PENCUCIAN UANG. REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DI NEGARA KITA SAAT INI TENGAH DIHADAPKAN DENGAN TANTANGAN YANG SEMAKIN BERAT DAN KOMPLEKS, SEIRING DENGAN KEMAJUAN TEHNOLOGI KHUSUSNYA DIBIDANG PERBANKAN DAN KEUANGAN KHUSUSNYA DI BIDANG PERBANKKAN DAN KEUANGAN YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TELAH DILAKUKAN DENGAN TIDAK MENGENAL LAGI BATAS-BATAS YURISDIKSI, SERTA MENGGUNAKAN MODUS YANG SANGAT BERVARIASI, CONTOHNYA TERKUATNYA KEJADIAN PENGGELAPAN UANG NASABAH YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG KARYAWATI SALAH SATU BANK SWASTA DENGAN MENGGUNAKAN MODUS TERTENTU MENYEBABKAN TURUNNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP JASA PERBANKAN.

 
    EKSES DARI KEJADIAN TERSEBUT MENGAKIBATKAN ADANYA TUNTUTAN TERHADAP PARA PENEGAK HUKUM SERTA INSTANSI YANG TERKAIT UNTUK MENGUSUT SECARA TUNTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SERTA PERTANGGUNG JAWABAN KERUGIAN YANG DISEBABKAN UNTUK MENJAWAB TANTANGAN TERSEBUT DIPERLUKAN UPAYA DAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS SERTA PENINGKATAN KERJA SAMA DAN KOORDINASI ANTARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA MEMPERKUAT REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DI INDONESIA.

 
    SOSIALISASI YANG DILAKUKAN MERUPAKAN SALAH SATU UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN KHUSUSNYA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SISTEM PENCEGAHAN DAN DAN PEMBERATASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG EFEKTIF. REGULASI PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MEMILIKI PERAN YANG SANGAT PENTING DAN STRATEGIS DIDALAM MEMERANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG KHUSSNYA DALAM RANGKA PERKUAT REZIM ANTI PENCUCIAN UANG BAIK DIPANDANG DARI SISI MENJAGA INTERGRITAS SISTEM KEUANGAN NEGARA MAUPUN PIDANA PENCUCIAN UANG. JUGA MENUNJUKAN KOMITMEN SERTA KESUNGGUHAN SUATU NEGARA DALAM MENDUKUNG KESEPAKATAN INTERNASIONAL YANG MERUPAKAN HASIL DARI KONVENSI DI BIDANG PENCUCIAN UANG.    
/ SATUAN …..

 
2

 
SATUAN TUGAS KEUANGAN DI BIDANG PENCUCIAN UANG TELAH MENGELUARKAN STANDAR INTERNASIONAL YANG MENJADI UKURAN BAGI SETIAP NEGARA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERATASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME YANG DIKENAL DENGAN 40 ( EMPAT PULUH ) REVISI REKOMENDASI DITAMBAH DENGAN 9 ( SEMBILAN ) REKOMENDASI KHUSUSNYA 49 ( EMPAT PULUH SEMBILAN ) REKOMENDASI TERSEBUT MERUPAKAN UKURAN PENILAIAN STANDAR DALAM MERUMUSKAN DAN MENGUKUR EFEKTIFIKASI KEBIJAKAN SUATU NEGARA DI BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG. NEGARA INDONESIA DIKENAL OLEH DUNIA INTERNASIONAL DAN PRAKTISI BISNIS TRANSNASIONAL SEBAGAI " SURGA " DARI PENCUCIAN UANG HENDAKNYA JANGAN DIANGGAP SEBAGAI PRESTASI MELAINKAN HARUS KITA JADIKAN SEBAGAI SARANA INSTROPEKSI DAN RETROPEKSI TERHADAP KEKURANGAN YANG KITA MILIKI. SALAH SATU HAL YANG MENJADI PENYEBAB TIDAK EFEKTIFNYA PENCEGAHAN DAN PEMBERATASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA ADALAH INSTRUMEN HUKUM YANG MASIH MEMILIKI SEJUMLAH KELEMAHAN SEHINGGA MENGAKIBATKAN TIMBULNYA " CELAH " YANG DAPAT DITEMBUS OLEH PARA PELAKU KEJAHATAN PENCUCIAN UANG.
BEBERAPA KELEMAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBELUMNYA YANG MENGHAMBAT EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM ANTARA LAIN :

 
  1. KRIMINILITAS PERBUATAN PENCUCIAN UANG YANG MULTI INTERPRETATIF, BANYAK UNSUR YANG HARUS DIPENUHI ATAU DIBUKTIKAN SEHINGGA MENYULITKAN DALAM HAL PEMBUKTIAN.
  2. KURANG SISTEMATIS DAN TIDAK JELASNYA KLASIFIKASI PERBUATAN YANG DAPAT DIJATUHKANI SANKSI SERTA BENTUK-BENTUK SANKSINYA.
  3. MASIH TERBATASNYA PIHAK PELAPOR ( REPERTING PARTIES ) YANG HARUS MENYAMPAIKAN LAPORAN KEPADA PPATK TERMASUK JENIS LAPORANNYA.
  4. TIDAK ADANYA LANDASAN HUKUM MENGENAI PENGGUNA JASA ( CUSTOMER DUE DILIGENCE ).
  5. TERBATASNYA INTRUMEN FORMAL UNTUK MELAKUKAN DETEKSI DAN PENAFSIRAN SERTA PENYITAAN ASET HASIL KEJAHATAN.
  6. TERBATASNYA PIHAK YANG BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

 
KELEBIHAN YANG DIMILIKI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 ADALAH :

 
  1. ADANYA KEWENANGAN PENEROBOSAN PRINSIP KERAHASIAN TRANSAKSI KEUANGAN.
  2. EFEKTIFITAS PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN
  3. SERTA PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK.

 
DENGAN ADANYA KETIGA KELEBIHAN UU TERSEBUT TENTUNYA AKAN SEMAKIN MENGOPTIMALKAN FUNGSI PENEGAKAN HUKUM SERTA PENCAPAIAN TUJUAN DARI PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PERKARA POKOK YANG SEDANG DISIDIK OLEH INSTANSI TERKAIT DAN MEMANGKAS PANJANGNYA JALUR BIROKRASI SERTA MEMPERMUDAH PENUNTUTAN UMUM DALAM MELAKUKAN PEMBUKTIAN DIPENGADILAN. HARAPAN-HARAPAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA ADALAH :
/ 1…..
3

 
  1. MAMPU MEMPERKOKOH KOMITMEN SELURUH KOMPONEN BANGSA DENGAN MEMBANGUN SINERGITAS SERTA VISI DAN MISI YANG SAMA DALAM RANGKA MENEGAKAN REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DI INDONESIA.
  2. MAMPU MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SERTA PENGEMBALIAN DAN PEMULIHAN KERUGIAN SEBAGAI HASIL DARI TINDAK PIDANA.
  3. MEMBERIKAN PAYUNG HUKUM YANG KUAT DALAM RANGKA OPTIMALISASI TINDAKAN PENANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEPERTI TINDAKAN PENDETEKSIAN, PENELUSURAN DAN PENYITAAN HASIL KEKAYAAN.
  4. MAMPU MENJAWAB TANTANGAN DALAM RANGKA PEMENUHAN UKURAN PENILIAN STANDAR INTERNASIONAL ( STANDAR SETTER ) YANG TELAH DISEPAKATI SERTA KETENTUAN ANTI MONEY LAUDERING STRATEFY YANG BERLAKU SECARA INTERNASIONAL SEBAGAI INTERNASIONAL BEST PRACTICE.
  5. MAMPU MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT BAIK DALAM MAUPUN LUAR NEGERI TERHADAP PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA KHUSUSNYA KASUS-KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

 
KESIMPULAN BAHWA TERCAPAINYA KEPASTIAN HUKUM SERTA DILAKSANAKANNYA PENEGAKKAN HUKUM YANG BERKEADIALAN DAN KONSISTEN SANGAT DIPERLUKAN DALAM UPAYA MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN SENDI-SENDI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA. KESERIUSAN POLRI DALAM MELAKSANAKAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TELAH DIWUJUDKAN MELALUI PROGAM PELATIHAN DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYIDIK POLRI SERTA UPAYA MEMBANGUN KOORDINASI DAN KERJA SAMA ANTARA PENEGAK HUKUM DAN ELEMEN TERKAIT LAINNYA. POLRI MENYADARI PENGUATAN DISEKTOR PERUNDANG-UNDANGAN SAJA, TIDAK CUKUP MENGOPTIMALKAN PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, TANPA DIDUKUNG OLEH ADANYA PENGUATAN DI BERBAGAI BIDANG LAINNYA SEPERTI PENGUATAN SISTEM INFORMASI, SUMBERDAYA MANUSIA, KERJASAMA SERTA PEMBANGUNAN PARTISIPASI MASYARAKAT, KEGIATAN PENGUATAN TERSEBUT TENTUNYA SELARAS DENGAN PROGRAM REVITALISASI POLRI YANG TELAH DICANANGKAN SEBAGAI PROGRAM YANG SUDAH ADA UNTUK MNEJADI POLRI YANG LEBIH MELAYANI, PROAKTIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT. SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERITAAN TERSEBUT DIATAS, KEPADA PARA KASATWIL / KASATKER AGAR MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH SEBAGAI BERIKUT :

 
  1. DIHIMBAU KEPADA KASATWIL / KASATKER AGAR MEMBERIKAN ATAU MENSOSIALISASIKAN KEPADA SELURUH ANGGOTA POLRI DAN PNS POLRI MENGENAI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN UANG DARI PERSPEKTIF UU NO.8 TAHUN 2010 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SISTEM PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG EFEKTIF.
  2. PERLU DIKETAHUI BAHWA ADANYA PENGUATAN SISTEM INFORMASI, SUMBER DAYA MANUSIA, KERJASAMA SERTA PEMBANGUNAN PARTISIPASI MASYARAKAT SELARAS DENGAN PROGRAM REVITALISASI POLRI.

     
    ----- 0 -----
    PENSAT

Label:

0 komentar:

Posting Komentar