Hotline: 0511-66235/68572, email: bidhumaskalsel@ymail.com, Form Pengaduan masyarakat klik di sini
TopBottom

TIM HUMAS POLDA KALSEL

Video

Kapolda Kalsel

PENSAT BULAN JUNI MINGGU KE 2

Posted by Ikhsan Ntd at 02 Juni 2011




 


PENERANGAN KESATUAN

DITERBITKAN OLEH BIDHUMAS POLDA KALSEL

 
 
SAMBUTAN
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALSEL
SOSIALISASI DIREKTORAT PENGAMANAN OBYEK VITAL

 
NOMOR : /VI/2011/PENSAT

 

 
    SAAT INI NEGARA KITA MEMBERLAKUKAN PELAKSANAAN PEMERINTAH DENGAN SISTEM OTONOMI DAERAH DALAM KORIDOR GOOD GOVERNANCE YANG MEMAKAI PRINSIP UTAMA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SEHINGGA UNTUK PELAKSANAANNYA KEMUDIAN DIADAKAN BERBAGAI PEMBENAHAN TERHADAP KINERJA INSTITUSI DAN BERBAGAI LEMBAGA PEMERINTAHAN UNTUK MENCAPAI KRITERIA GOOD GOVERNANCE.

 
    DALAM GOOD GOVERNANCE PERAN PEMERINTAH TIDAK LAGI DOMINAN, TETAPI JUGA WARGA NEGARA , MASYARAKAT DAN TERUTAMA SEKTOR USAHA / SWASTA / LSM YANG BERPERAN DALAM PEMBANGUNAN SEGALA KEGIATAN PEMBANGUNAN OLEH PERINTAH DILAKUKAN MELALUI KOORDINASI YANG SINERGI ANTARA PEMERINTAH, MASYARAKAT DAN SWASTA SEHINGGA MASYARAKAT DAN SWASTA MEMPUNYAI PERAN LEBIH DALAM PERUBAHAN MASYARAKAT.
PEMBANGUNAN NASIONAL DAPAT BERJALAN DENAG BAIK BILA DIDUKUNG OLEH PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) YANG MEMBERIKAN JAMINAN KEAMANAN BAGI SELURUH STAKE HOLDER PEMERINTAHAHAN.

 
    POLRI SEBAGAI BAGIAN DARI PEMERINTAHAN YANG BERGERAK DI BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT BERTANGGUNG JAWAB PENUH UNTUK MENCIPTAKAN RASA AMAN BAGI SELURUH MASYARAKAT SERTA MENJAMIN TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN NASIONAL.

 
    PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PARIWISATA ADALAH BAGIAN DARI PEMBANGUNAN NASIONAL, SEHINGGA SUDAH MERUPAKAN TUGAS POLRI UNTUK MEMASTIKAN KEAMANAN BIDANG EKONOMI MAUPUN PARIWISATA.

 
    UNTUK MENDUKUNG PROGRAM GOOD GOVERNANCE TERSEBUT PERLU ADANYA SINERGISITAS ANTARA POLRI DENGAN PARA STAKE HOLDER UNTUK MENCIPTAKAN PEMELIHARAAN KAMTIBMAS SEHINGGA TARGET YANG INGIN DICAPAI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL DAPAT TERWUJUD.

 
    SEJALAN DENGAN PROGRAM TERSEBUT POLRI MENETAPKAN GRAND STRATEGY POLRI MELALUI SKEP KAPOLRI NO.POL.: SKEP/360/VI/2005 YANG DIBAGI MENJADI TIGA (3) TAHAP YAITU TAHAP :
  1. TRUST BUILDING / MEMBANGUN KEPERCAYAAN, YANG DITARGETKAN
    MULAI TAHUN 2005 SAMPAI DENGAN 2010.
  2. PARTNERSHIP / KEMINTRAAN YANG DIMULAI DILAKSANAKAN TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015, TAHAP INI POLRI MEMBANGUN KERJASAMA YANG ERAT DENGAN BERBAGAI STAKE HOLDER YANG BERHUBUNGAN DENGAN POLRI DAN KAMTIBMAS
  3. STRIVE FOR EXCELLENCE / UPAYA MENCAPAI KEUNGGULAN YANG AKAN DILAKSANAKAN TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN 2025.

 
SAAT INI POLRI SUDAH MEMASUKI TAHAP KEDUA YAITU PARTNERSHIP, DALAM TAHAP INI KOORDINASI DENGAN BERBAGAI PIHAK SANGATLAH PENTING SEHINGGA DALAM KEGIATAN SOSIALISASI INI DIHARAPKAN TERJALIN KOORDINASI YANG BAIK ANTARA BERBAGAI PIHAK DENGAN POLRI MELALUI DIT PAM OBVIT.
   
    SAAT INI KITA SERING MELIHAT BERBAGAI MUSIBAH YANG MENIMPA OBYEK VITAL SEPERTI KEBAKARAN KILANG MINYAK PERTAMINA DICILACAP, KEBAKARAN HOTEL DAN TEMPAT HBURAN SAMPAI DENGAN TEROR BOM YANG DITUJUKAN KEPADA INSTALASI PENTING, MAUPUN PERORANGAN SEPERTI YANG TERJADI BARU BARU INI DALAM BENTUK KIRIMAN BUKU MAUPUN DITEMUKAN BAHAN PELADAKAN DI PIPA GAS SERPONG.

 
    KURANG PERHATIAN APARAT KEPOLISIAN YANG SELAMA INI DIRASAKAN PARA PENGOLOLA OBYEK VITAL UNTUK MENCIPTAKAN RASA AMAN DILINGKUNGAN OBYEK VITAL MENDORONG DIBENTUKNYA SEBUAH DIREKTORAT YANG TUGAS POKOKNYA LEBIH FOKUS UNTUK MENANGI KEAMANAN DARI OBYEK VITAL YANG ADA SECARA KESELURUHAN, BAIK ITU INFRASRUKTUR, KEGIATAN, DOKUMEN MAUPUN ORANG.

 
    SALAH SATU TUGAS MEMELIHARA KAMTIBMAS YANG HARUS DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA RI ADALAH MELAKSANAKAN PENGAMANAN TERHADAP OBYEK VITAL SEPERTI YANG TERDAPAT DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 63 TAHUN 2004 TENTANG PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL.

 
    SELAIN ITU POLRI MENGEMBAN TUGAS UNTUK MENJAMIN KEAMANAN SELURUH KEGIATAN DAN PELAKU PARIWISATA SERTA MEMBERIKAN RASA AMAN DAN NYAMAN TERHADAP PARA PEJABAT NEGARA DALAM MELAKSANAJAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL.

 
    UYNTUK MELAKSANAKANNYA KEMUDIAN DIBENTUK DIREKTORAT PENGAMANAN OBYEK VITAL POLDA MELAKUYI PERATURAN KAPOLRI NO 22 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT POLDA YANG MEMBAWAHI 4 SUBDIT YANG TERDIRI :

 
  1. SUBDIT WASTER (PENGAWASAN TERTENTU), YANG BERTUGAS MELAKSANAKAN PENGAMANAN KAWASAN TERTENTU DAN LINGKUNGAN INDUSTRI.
  2. SUBDIT SATWA
    YANG BERTUGAS MELAKSANAKAN PENGAMANAN OBYEK, EVENT DAN AKOMODASI WISATA.
  3. SUBDIT LEMNEG (LEMBAGA NEGARA)
    YANG BERTUGAS MELAKSANAKAN PENGAMANAN VIP/VVIP SERTA BANGUNAN INSTANSI KHUSUS.
  4. SUBDIT KILAS (PERWAKILAN ASING)
    YANG BERTUGAS MELAKSANAKAN PENGAMANAN KEDUTAAN, KONSULTAN, ATASE, LEMBAGA ASING DAN VIP ASING.

 
    SAYA BERHARAP DI DALAM PELAKSANAAN SOSIALISASI INI SEMOGA PARA PESERTA MENGERTI TUGAS POKOK DIT PAM OBVIT DAN MAU BEKERJA SAMA DENGAN PIHAK KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN PENGAMANAN OBYEK DILINGKUNGAN MASIN-MASING MELALUI DIT PAM OBVIT. SEHINGGA BISA BERSAMA SAMA MENCIPTAKAN SISTEM PENGAMANAN OBYEK VITAL YANG EFEKTIF DAN SINERGIS DENGAN PROGRAM KERJA POLDA KALSEL.

 
PERLU UNTUK DIKETAHUI, DIPAHAMI DAN DILAKSANAKAN
OLEH SETIAP ANGGOTA POLRI
----- 0 -----
PENSAT
   
 

Label:

0 komentar:

Posting Komentar